Indef Usulkan 4 Kebijakan Fiskal Hadapi Ancaman Resesi Global

Minggu, 8 September 2019 17:00 WIB

Diskusi publik "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" oleh INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Rizal Taufikurohman, menyarankan pemerintah Indonesia segera mengambil kebijakan fiskal untuk mengantisipasi buntut resesi global yang diperkirakan terjadi pada 2021. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja fiskal mendatang.

“Kebijakan fiskal seyogyanya akan memperbaiki kinerja fiskal,” ujar Rizal dalam diskusi online Indef, Ahad, 8 September 2019.

Rizal mengatakan setidaknya ada empat kebijakan fiskal yang penting untuk menyelamatkan perekonomian dari gejolak ekonomi global. Pertama, meningkatkan penanaman modal luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Penanaman modal asing ini akan membantu pemerintah mendorong produktivitas dari sisi hilir, utamanya untuk menjamin pasokan industri manufaktur, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri. Adapun kebijakan tersebut juga berkontribusi menekan current account deficit atau CAD.

Kebijakan fiskal kedua adalah mendorong perbaikan produksi agregat dengan pengembangan infrastruktur dasar. Misalnya mengoptimalkan pembangkit listrik, membangun jalan raya bebas hambatan, hingga bandara.

Ketiga ialah memperbaiki iklim investasi domestik melalui pembenahan regulasi. “Pemerintah mesti menginventarisasi regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang menghambat dan memperlambat terhadap kemudahan berinvestasi,” ujarnya.

Keempat atau terakhir, pemerintah disarankan memberikan kemudahan fiskal bagi investor, khususnya di sektor manufaktur. Misalnya dengan menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh badan.

Ancaman resesi global ini sebelumnya menjadi perhatian firma konsultan global, McKinsey & Co. Resesi global dikhawatirkan bakal memukul kondisi perekonomian Asia hingga terjadi krisis seperti yang pernah berlangsung pada 1997.

Laporan McKinsey & Co menyatakan ada tiga kondisi fundamental yang mengalami tekanan di negara-negara Asia. Pertama, di sektor riil, perusahaan-perusahaan di kawasan ini dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kewajiban utang mereka. Di Australia dan Korea Selatan, utang-utang ini telah menumpuk ke level yang cukup tinggi.

Kedua, sistem keuangan di Asia menunjukkan kerentanan, terutama di negara-negara berkembang. Mereka sangat bergantung kepada perbankan dan lembaga-lembaga shadow banking untuk memperoleh pinjaman. Ketiga, arus modal yang terus masuk ke kawasan Asia telah menciptakan porsi yang lebih besar pada moda dari luar.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

8 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

9 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Laba JPMorgan Chase Pada Triwulan pertama 2024 Rp 216,3 Triliun, Ini Profil Perusahaan yang Berdiri Sejak 1872

15 hari lalu

Laba JPMorgan Chase Pada Triwulan pertama 2024 Rp 216,3 Triliun, Ini Profil Perusahaan yang Berdiri Sejak 1872

Berikut profil JPMorgan Chase yang alami kenaikan 6 persen dalam triwulan pertama 2024 setara Rp 216,3 triliun. Usia perusahaan ini sudah 152 tahun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

40 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

40 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

41 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

41 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

41 hari lalu

Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

41 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

54 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya