Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kementerian LHK menyatakan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk HTI dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah untuk alokasi ibu kota baru. ANTARA
Tempo.Co, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) membidik untuk ikut serta dalam pembangunan di ibu kota baru kelak. Kendati, ia belum tahu akan terlibat dalam pembangunan apa di sana.
"Ikut membangun apa belum tau lah, tapi kita sudah mempersiapkan kita mengikuti di sana," ujar Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.
Menurut Bintang, akan ada banyak pekerjaan yang bisa melibatkan perseroan di sana, misalnya saja prasarana jalan hingga infrastruktur gedung. Ia mengatakan nantinya perseroan akan menentukan proyek yang akan digarap. Sebab, ia mengatakan perseroan memiliki keterbatasan kemampuan lantaran masih harus merampungkan penugasan di Tol Trans Sumatera.
Namun, kata Bintang, dari semua proyek tersebut, yang mungkin dimasuki perseroan antara lain pembangunan gedung, EPC untuk pembangkit listrik, atau paling tidak isinya. "Intinya kami siap tapi harus memilah-milah mau berkonsentrasi ke yang mana."
Selain sedang menggarap proyek Tol Trans Sumatera, Bintang mengatakan perseroan saat ini banyak mengerjakan proyek EPC bidang listrik misalna di kilang PT Pertamina di beberapa daerah.
Secara umum, Bintang menyiratkan ketertarikannya akan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Namun mengenai langkah-langkah yang bakal ditempuh perseroan tentu masih menunggu rampungnya peraturan perundang-undangan mengenai rencana tersebut. Termasuk, skema-skema pembiayaan yang akan dilakukan.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.
