Peserta Tes Uji Kelayakan Sampaikan 7 Kritik Kinerja BPK

Rabu, 4 September 2019 12:38 WIB

Kepala Kantor Perwakilan BPK Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, mengikuti proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan BPK di Komisi XI DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, I Gede Kastawa, mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR. Gede merupakan calon anggota BPK pertama yang menjalani rangkaian tes pada hari ini, Rabu, 4 September 2019.

Dalam pemaparannya, Gede menjelaskan visi dan misinya mengikuti rangkaian tes calon auditor negara. "Saya ingin membawa BPK menjadi badan yang mampu mendorong pengelolaan keuangan negara yang semakin ekonomis, efektif, dan efisien di Indonesia," ujar Gede saat membacakan visinya.

Gede juga menyampaikan pandangannya terhadap kinerja BPK selama ini. Setidaknya ia melayangkan tujuh kritik. Pertama, Gede memandang topik pemeriksaan BPK masih sarat egosentris. Kegiatan analisis dalam penentuan topik pengauditan pun masih minim.

Kedua, rekomendasi BPK terhadap hasil audit masih bersifat administratif. Ketiga, publikasi hasil pemeriksaan kinerja masih minim sehingga kurang populer atau kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Keempat, pemeriksaan kinerja masih menjadi residual dari pemeriksaan keuangan. "Pemeriksaan dilakukan hanya untuk memenuhi indeks kinerja utama," tuturnya.

Kelima, eksplorasi pemeriksaan keuangan masih minim. Kemudian keenam, BPK jarang mengadakan diklat kinerja untuk level anggota tik dan ketua tim. Terakhir, BPK kekurangan auditor.

Gede Kastawa adalah pegawai internal BPK. Ia pernah menjadi Kepala Perwakilan BPK yang membidangi wilayah DKI dan Bali. Terakhir, ia menjadi Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan.


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

5 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya