TEMPO.CO, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah mengagendakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menentukan sosok pengisi direktur utama yang saat ini tengah kosong. Pemegang saham BTN harus mengocok ulang bos perseroan, setelah Suprajarto yang ditunjuk untuk menggantikan Maryono dalam RUPS Luar Biasa, menyatakan mundur dari jabatannya.

“Kami sedang mengajukan RUPS kembali ke Kementerian BUMN, tapi sejauh ini masih belum ada jadwal tepatnya kapan akan diselenggarakan,” ujar Sekretaris Perusahaan BTN Achmad Chaerul, kepada Tempo, Selasa 3 September 2019. Adapun sementara ini, BTN dipimpin oleh Oni Febriarto sebagai pelaksana tugas direktur utama, yang juga menjabat sebagai Direktur Commercial Banking.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan, Slamet Edy Purnomo sebelumnya mengingatkan agar BTN segera memutuskan direktur utama definitifnya maksimal dalam 90 hari sejak posisi tersebut kosong. “Ketentuan itu berdasarkan Anggaran Dasar bank bahwa kekosongan dirut paling lama 90 hari,” katanya.

Terkait dengan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa kembali, Edy mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham. “Tergantung mereka asalkan dalam tenggat waktu itu.”

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan. Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan hingga kini lembaganya masih belum memutuskan siapa sosok yang akan ditetapkan sebagai direktur utama BTN. “Masih belum tahu,” ujar dia. Namun, dia memastikan jika RUPS Luar Biasa akan segera digelar dalam waktu 90 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Gatot mengatakan opsi calon direktur utama BTN terbuka bagi siapa pun yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Dia menuturkan BTN memiliki peran yang strategis, mengingat posisinya sebagai mortgage banking terbesar di Indonesia saat ini. “BTN ini challenging, apalagi backlog perumahan kita saat ini ada 11 juta dan perlu diakselerasi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Direktur Utama BTN Oni Febriarto memastikan kinerja perseroan tak terpengaruh di tengah gonjang-ganjing yang terjadi. Seluruh direksi yang ada saat ini juga tetap solid dan menjalankan tugasnya dengan normal. “Kami tetap kompak dan bekerja keras dengan effort yang luar biasa, visinya jelas kami akan memperbesar kapasitas sebagai bank yang fokus di perumahan,” ucapnya.

<!--more-->

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah berujar sebagai perbankan ujung tombak penyalur kredit properti, pekerjaan rumah BTN masih besar. Pasalnya, selain mencari keuntungan, BTN juga tak lepas dari sejumlah penugasan pemerintah. “Ruang gerak BTN terbatas, tidak seperti bank-bank lain, perubahan juga tidak bisa dilakukan dengan cepat,” ujar dia.

Bos baru BTN juga dihadapkan pada kondisi kinerja perseroan yang mengalami penurunan laba bersih di pertengahan tahun ini. BTN mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 1,31 triliun atau turun 8,4 persen dari periode yang sama tahun lalu. “Ini menjadi tantangan juga bagi direksi yang baru, khususnya perihal tingkat keuntungan dan rasio kredit bermasalah (NPL),” kata Piter.

Di sisi lain, pasca kegaduhan yang sempat terjadi dalam pusaran pergantian direksi bos-bos bank pelat merah sepekan terakhir, Piter meminta Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi tata pengelolaan organisasi selama ini. “Bank-bank ini memang kepanjangan pemerintah, tapi jangan lupa bahwa mereka juga lembaga profesional yang perlu menghasilkan profit,” ujarnya.

Sehingga, dalam pemberian mandat pengurus bank BUMN ke depan, dapat lebih didasarkan pada sistem meritokrasi dan asas profesionalitas. “Dan para direksi ini harus diberikan sistem punishment dan reward yang jelas agar mereka bisa optimal memberikan kinerja yang terbaik, tidak hanya di zona nyaman dan menjadi safety player,” kata Piter.