Kuota FLPP Habis, Pembangunan Rumah Murah Terhenti

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Senin, 2 September 2019 10:38 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang dala Program Sejuta Rumah di Jawa Barat, 4 Mei 2017. Sejak awal Januari hingga akhir November 2017, sudah terbangun 751.973 rumah dalam Program Sejuta Rumah. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menipis dan tak lagi tersebar di seluruh Indonesia. Akibatnya, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh sejumlah pengembang pun terpaksa terhenti.

Habisnya kuota FLPP tersebut membuat pengembang jadi semakin tertekan karena mereka juga terancam kredibilitasnya. Pembeli mulai meragukan kredibilitas pengembang karena rumah yang ingin dibeli tak kunjung bisa diakadkan.

Chief of Marketing and Business Development PT Riscon Realty Gena Bijaksana mengatakan saat ini ada pembangunan proyek rumah subsidi Riscon di Palembang, Serang, dan Bogor yang sudah mulai terhambat.

“Di Palembang sudah berhenti, di Bogor kemarin masih dapat sisa berapa cuma sekarang sudah mulai seret, tapi jumlah rumah pastinya saya kurang tahu,” kata Gena kepada Bisnis, Ahad 1 September 2019.

Kurangnya kuota FLPP, kata Gena memberikan tekanan lebih pada penjualan properti, terlebih saat ini pasar terlihat belum membaik. Selain itu, ada sejumlah peraturan yang baru-baru ini ikut memberikan tekanan bagi pengembang.

Advertising
Advertising

Jika hingga akhir tahun FLPP tak kunjung ditambah, bisnis properti Riscon Realty bakal tetap berjalan, hanya saja pengembang rumah MBR itu harus memutar otak untuk memutuskan strategi seperti apa yang bisa dilakukan untuk menggenjot penjualan.

Terhentinya pembangunan oleh pengembang tak hanya dirasakan Riscon Realty. Pengembang Delta Group pun terpaksa menghentikan pembangunan rumah murah di Bogor. Namun, untuk jumlah rumah yang sudah dibangun, Direktur Utama Delta Group Endang Kawidjaja belum bisa menyebutkan.

Endang mengatakan bahwa rumah murah yang sudah dibangun untuk skema pembiayaan FLPP tak bisa begitu saja digeser untuk dibiayai melalui skema lain. Ada sejumlah aturan berbeda dan jumlah cicilan yang bisa jadi lebih tinggi dan akhirnya memberatkan konsumen. “Kalau begini ada potensi jadi banyak yang batal, karena mereka mampunya bayar dengan aturan yang ada di skema FLPP,” sambung Endang.

Salah satu strategi yang digunakan Delta Group adalah menggeser skema yang tadinya rumah murah menggunakan FLPP, kini menjadi menggunakan skema lain seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). “Proyek rumah murah di Cilegon dan beberapa yang Bogor sedang kami coba kondisikan kalau-kalau bisa geser ke skema lain, kalau bisa,” kata Endang.

BISNIS

Berita terkait

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

5 hari lalu

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

Kementerian PUPR mulai merevitalisasi Pasar Banyuwangi yang menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan heritage pada pertengahan tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

16 hari lalu

Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bandara Naratetama di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

30 hari lalu

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

KAI Commuter mencatat total pengguna commuter line Jabodetabek selama libur panjang mencapai 1,6 juta orang.

Baca Selengkapnya

BPJT Imbau Pemudik Singgah di Rest Area Maksimal 30 Menit

31 hari lalu

BPJT Imbau Pemudik Singgah di Rest Area Maksimal 30 Menit

BPJT mengimbau pemudik singgah di rest area maksimal 30 menit.

Baca Selengkapnya

Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

40 hari lalu

Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos berseloroh tentang pembangunan IKN yang dikebut Kementerian PUPR.

Baca Selengkapnya

Gedung Ramah Lingkungan untuk ASN di Ibu Kota Nusantara

2 Maret 2024

Gedung Ramah Lingkungan untuk ASN di Ibu Kota Nusantara

Kementerian PUPR siapkan bangunan hijau dan cerdas di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah siapkan 47 tower hijau yang diperu

Baca Selengkapnya

Rekayasa Cuaca untuk Penanganan Banjir Demak, BNPB: 18 Ton Garam Disebar Selama Enam Hari

22 Februari 2024

Rekayasa Cuaca untuk Penanganan Banjir Demak, BNPB: 18 Ton Garam Disebar Selama Enam Hari

Antisipasi banjir di Kabupaten Demak membuahkan hasil, terutama dengan rekayasa cuaca selama enam hari. Tanggul bisa ditambal.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Tak Sarankan Pembangunan TPA Open Dumping

21 Februari 2024

Kementerian PUPR Tak Sarankan Pembangunan TPA Open Dumping

Kementerian PUPR tidak menyarankan pembangunan TPA open dumping karena mencemari lingkungan.

Baca Selengkapnya

Nilai Investasi di IKN Capai Rp 47,5 Triliun per Januari 2024

27 Januari 2024

Nilai Investasi di IKN Capai Rp 47,5 Triliun per Januari 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp 100 triliun pada 2024.

Baca Selengkapnya

Dikabarkan Siap Mundur sebagai Menteri PUPR, Berikut Profil Basuki Hadimuljono

20 Januari 2024

Dikabarkan Siap Mundur sebagai Menteri PUPR, Berikut Profil Basuki Hadimuljono

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono termasuk salah satu menteri yang dikabarkan akan mundur dari posisinya, selain Sri Mulyani. Ini profil Basuki.

Baca Selengkapnya