DPR Gelar Tes Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Mulai Besok

Minggu, 1 September 2019 20:30 WIB

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan menggelar tes uji kelayakan kepada sejumlah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Seleksi untuk memilih auditor negara ini digelar mulai Senin, 2 September 2019.

“Besok mulai fit and proper sampai Kamis (5 September 2019),” ujar Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng saat dihubungi pada Minggu, 1 September 2019.

Mekeng mengatakan seleksi uji kelayakan digelar secara terbuka. Meski demikian, ia masih enggan menggamblangkan nama-nama peserta seleksi yang masuk bursa pencalonan. Ia hanya memastikan sekretaris jenderal DPR RI telah mengirimkan surat kepada 32 nama calon anggota sesuai dengan keputusan Komisi XI.

“Daftar namanya ada di komisi, tapi nama-namanya saya enggak hapal,” ujarnya. Nama-nama tersebut dianggap lulus tes passing grade oleh komisi.

Sebelumnya, anggota Komisi XI, Johnny G. Plate sempat mengatakan seleksi uji kelayakan calon anggota BPK bakal digelar tertutup. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil supaya komisi dapat optimal menyeleksi peserta.

Advertising
Advertising

“Sebelum-sebelumnya juga digelar tertutup,” katanya saat ditemui Tempo seusai menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks Parlemen, Senayan, pada pekan lalu.

Plate mengimbuhkan, Komisi XI mempertimbangkan integritas peserta seleksi. Komisi juga telah menyaring anggota berdasarkan makalah serta rekam jejaknya melalui uji administrasi.

Sembari tes uji kelayakan, peserta calon anggota BPK ini melewati tahap pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan pihaknya telah menerima nama-nama calon yang disorongkan oleh pimpinan DPR.

“Surat diterima pimpinan DPD hari Jumat (30 Agustus 2019), jadi besok siang kami baru mau rapatkan di Komite IV untuk tindak lanjutnya,” tuturnya.

Namun, jumlah calon anggota BPK yang diserahkan oleh pimpinan DPR lebih banyak ketimbang jumlah peserta yang akan diuji oleh Komisi XI. Menurut Ajiep, pihaknya menerima 62 nama calon. Ajiep enggan mengomentari soal adanya selisih angka peserta calon anggota BPK yang diseleksi oleh Komisi XI dan diteken oleh pimpinan DPR.

“Saya tidak tahu. Yang kami tahu ada surat dari pimpinan DPR,” tuturnya.

Proses seleksi anggota BPK sempat berlangsung alot. Komisi XI pada Juli lalu telah menyerahkan 32 nama dari 64 calon yang lolos seleksi uji passing grade kepada pimpinan DPR. Mengacu pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, setelah nama-nama anggota calon BPK diserahkan ke pimpinan DPR, seleksi auditor negara ini mesti melibatkan DPD. DPD akan memberikan pertimbangan sebelum peserta yang lolos seleksi menjalani uji kelayakan.

Pada praktiknya, nama-nama calon anggota BPK yang telah disorongkan oleh Komisi XI sempat mandek sebulan di pimpinan DPR. Tempo telah mencoba mengkonfirmasi ke Ketua DPR Bambang Soesatyo, namun tidak memperoleh jawaban. Adapun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon sama-sama menyebut masih dalam perembukan kala dikonfirmasi pada akhir Agustus 2019 lalu.

Di samping itu, Dewan tengah dikejar oleh tenggat seleksi. DPR mesti memutuskan hasil seleksi anggota BPK selambat-lambatnya pada 16 September nanti atau sebulan sebelum masa jabatan anggota auditor periode sebelumnya habis.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya