Soal Seleksi BPK, Komisi XI: Pimpinan DPR Tak Boleh Intervensi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Melchias Marcus Mekeng meminta pimpinan Dewan tak mengintervensi keputusan komisi soal penetapan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Mekeng, seleksi calon auditor negara telah sesuai dengan prosedur.

    "Mereka tidak boleh mengintervensi. Pimpinan juga tidak punya hak menolak," kata Mekeng kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Kemarin, pimpinan DPR memutuskan menolak hasil tes seleksi ke-32 calon anggota BPK hasil seleksi Komisi XI DPR dan meminta komisi tersebut memperbaiki mekanisme fit and proper test. Penolakan itu dilakukan setelah dilakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Komisi XI, dan pimpinan fraksi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku juga mempertanyakan proses seleksi tersebut meski tidak menyebut sebagai sebuah ketelodaran administrasi.

    Namun Mekeng menampik pihaknya melakukan kesalahan seleksi. Ia berdalih bahwa komisi sudah menjalankan prosedur sesuai yang tertera pada Undang-undang MD3.

    Adapun untuk membahas kelanjutan seleksi, Komisi XI akan menggelar rapat pada siang ini. "Kami mau rapat internal komisi untuk menyampaikan jadwal fit and proper test," tuturnya.

    Menurut Mekeng, mesti 32 nama calon anggota BPK saat ini masih di tangan pimpinan Dewan, ia memastikan jadwal uji kelayakan bakal dilakukan secepatnya. Sesuai dengan jadwal sebelumnya, uji tes kelayakan digelar pada akhir Agustus hingga September.

    Daftar nama calon anggota BPK yang telah diserahkan ke pimpinan Dewan selanjutnya mesti disorongkan kepada DPD. Mengacu pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, dalam proses seleksi anggota BPK, DPD memiliki wewenang memberi pertimbangan. Setelah itu, nama-nama kandidat diserahkan kembali ke DPR untuk seleksi berikutnya, yakni uji kelayakan.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.