Jokowi Terancam Gagal Meresmikan Jembatan Holtekamp Jayapura

Jumat, 30 Agustus 2019 16:56 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, 12 April 2018. Presiden juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Staf Khusus Presiden Johan Budi. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terancam gagal meresmikan Jembatan Holtekamp atau Jembatan Merah di Jayapura, Papua. Sebabnya, ada konflik lahan antara masyarakat dan salah satu perusahaan.

"Itu sekarang enggak bisa diresmikan. Kenapa? Masyarakat sudah punya sertifikat. Ada satu Bintang Mas (perusahaan), datang dan klaim tanah ini dia beli semua. Dan bahkan sudah ada sertifikat yang punya, hari ini tidak bisa diresmikan Pak Presiden," kata Lenis di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.

Lenis mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Jokowi. Pasalnya, Jokowi sempat bertanya kepadanya kapan bisa meresmikan jembatan itu. "Pak Presiden tanya saya kapan diresmikan. Ada masalah, sekarang ini Bintang Mas yang bikin masalah, sekarang dia harus jelaskan," ujarnya.

Jembatan Holtekamp dibangun di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura. Keberadaan jembatan dengan tipe pelengkung baja ini diharapkan bisa memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara Skouw dari semula 2,5 jam menjadi 1 jam.

Pembangunan Jembatan Merah ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemprov Papua serta Pemerintah Kota Jayapura. Total biaya pembnagunan jembatan ini sebesar Rp 1,3 triliun. Pembangunan jembatan ini dikerjakan konsorsium kontraktor kontruksi PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

8 menit lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

2 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

4 jam lalu

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

4 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

4 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

5 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

6 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

6 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya