TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024 untuk memanfaatkan krisis yang dipicu demonstrasi Hong Kong. Sebab, unjuk rasa berkepanjangan yang dilakukan warganya itu pasti mengakibatkan ketidakpastian ekonomi di Hong Kong

"Bapak ibu sekalian, Hong Kong merupakan satu hub financial di Asia. Kalau ada apa-apa di Hong Kong pasti mereka mencari tempat aman. Kita mau sekarang berpikir Indonesia bisa masuk," kata Luhut sebagai pembicara acara Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Luhut mengungkapkan, saat ini negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah bermanuver untuk menangkap peluang dari krisis akibat demonstrasi Hong Kong. Menurut Luhut, kedua negara tersebut telah secara diam-diam telah mengakomodir uang yang lari dari Hong Kong. "Mereka sudah memikirkan secara diam-diam orang yang membawa uang ke Singapura atau Malaysia," ucapnya.

Karena itu, Luhut berharap anggota DPR dan DPD agar bisa ikut memikirkan bagaimana cara Indonesia memanfaatkan situasi ini. Luhut menyebut, salah satu cara untuk menarik uang yang keluar dari Hong Kong dengan membuat penampungan uang di Batam.

"Apakah di Pulau Batam safe haven bisa dilakukan? Kita perlu berpikir maju ke depan untuk mengantisipasi keadaan dunia saat ini," ungkapnya.

Luhut mengatakan usaha itu dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang sedikit melemah ke angka 5,05 persen.

Seperti diketahui, gelombang demonstrasi di Hong Kong diawali penolakan legislasi ekstradisi terhadap tersangka kriminal ke Cina untuk diadili. Demonstrasi ini lalu menyebar dan berkembang menjadi penolakan terhadap intervensi pemerintah Cina.

Luhut juga meminta kepada para anggota legislatif selanjutnya untuk bisa memikirkan untuk membuat regulasi atas dasar kepentingan nasional bukan kepentingan partai politik masing-masing. Menurut dia, jika itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak masalah yang cukup serius untuk perekonomian Indonesia."Kita tidak bisa kerja sama dengan baik untuk kepentingan nasional, kita akan banyak mengalami masalah ke depan," ujar Luhut.

EKO WAHYUDI