TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Widjaja Kamdani melihat pemindahan ibu kota sebagai hal yang positif untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi rencana itu juga harus memperhatikan situasi dan kondisi.

"Timingnya yang harus diperhatikan. Masalahnya saat ini kita harus berhati-hati mengantisipasi adanya resesi ekonomi jadi pemerintah perlu banyak melakukan pembenahan dan reformasi," ujar Shinta dalam pesan singkat, Senin, 26 Agustus 2019.

Di sisi lain, dari sisi anggaran pun perlu dilihat sejauh mana kesiapan pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi. Memang, Shinta berharap pemindahan ibu kota bisa memacu desentralisasi pengelolaan ekonomi dari Jawa. Sehingga, pembangunan infrastruktur ekonomi bisa lebih merata di daerah.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota juga dapat mendorong Jakarta menjadi sentra ekonomi yang lebih efisien dan terspesifikasi seperti New York. Sebab, demonstrasi skala besar akan menghilang dengan sendirinya, kemacetan akan berkurang, dan kegiatan ekonomi akan lebih terfokus kepada transaksi-transaksi ekonomi skala besar yang memang tidak efisien dilakukan di daerah.

"Ketiga, persebaran tenaga kerja terampil dan terdidik akan lebih rata sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk pekerja untuk mengoperasikan kegiatan usaha di daerah karena tenaga kerja yang kompeten bisa ditemukan di daerah," tutur Shinta.

Namun, ia juga memberi catatan untuk pemindahan Ibu Kota tersebut. "Kuncinya ada di transisi yang mulus, perpindahan fungsi kantor-kantor pemerintah harus dilakukan bertahap dengan periode transisi yang cukup berjenjang dan jadwal yang jelas untuk pelaku usaha," tutur Shinta. Ia pun mengatakan pengusaha punya kepentingan agar semua bentuk layanan administrasi kegiatan usaha, perdagangan dan investasi bisa tetap mulus walaupun pusat pemerintahan berpindah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.

ANTARA