Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun, Jokowi: dari APBN 19 Persen

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Rahma Tri

Senin, 26 Agustus 2019 14:23 WIB

Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi baru Ibu Kota. Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun.

"Soal pendanaan, kebutuhan Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota baru akan menggunakan skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. "Sisanya KPBU atau kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, dan investasi langsung swasta dan BUMN," katanya.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara itu dipilih setelah melalui kajian panjang yang dilakukan oleh Badan Perencananan dan Pembangunan Nasional. Adapun wacana pemindahan ini sudah dirumuskan sejak era pemerintahan Presiden pertama Ir. Soekarno. "Sebagai bangsa besar, Indonesia belum pernah menetukan dan merancang ibu kotanya sendiri," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan ada sejumlah alasan yang mendasari pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ini. Pertama adalah pertimbangan resiko bencana yang lebih minimal. Selain itu, lokasi Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia. Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur juga dinilai berdekatan dengan perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan lokasi ini tergolong memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dibanding calon-calon lokasi lain. Pertimbangan terakhir adalah tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah selua 180 ribu hektar.

Dalam konferensi pers terkait penentuan ibu kota baru itu, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga ditemani oleh sejumlah pihak terkait. Mulai dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

19 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya