1 Juta PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, PUPR: Tinggal di Apartemen

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Visualisasi gagasan kota yang iklusif secara sosial produktif secara ekonomi dan ramah lingkungan dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

    Visualisasi gagasan kota yang iklusif secara sosial produktif secara ekonomi dan ramah lingkungan dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah menyiapkan konsep untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN hingga prajurit TNI dan Polri di ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan konsep hunian yang dibangun nantinya akan lebih banyak dalam bentuk vertikal.

    “Vertikal karena efisiensi pemanfaatan lahan bisa menampung banyak unit,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019. Namun, tidak semua tentunya rumah hunian ini dibangun secara vertikal, terutama untuk rumah pimpinan kementerian dan lembaga, hingga pejabat eselon I.

    Selain itu, kawasan hunian untuk rumah komersil non-subsidi juga akan dibangun. Namun, Khawali belum merinci bagaimana sistem cicilan bagi para ASN untuk memiliki hunian ini nantinya. “Kami tunggu konsep makro dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dulu dan arahan pimpinan,” kata dia.

    Untuk diketahui, pemerintah saat ini terus menyiapkan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Targetnya, proses groundbreaking bisa dilakukan mulai 2021. Kemudian, proses pemindahan total bisa mulai dilakukan pada 2023. 

    Semua kementerian dan lembaga negara bakal diboyong ke ibu kota baru nantinya, kecuali kementerian di sektor keuangan, hingga Bank Indonesia yang bakal tetap di Jakarta. Artinya, akan ada pemindahan massal ASN ke Kalimantan. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 1 juta ASN.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Real Estate Indonesia, Dhani Muttaqin, mengatakan pihak swasta siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru nantinya, termasuk pembangunan hunian, sepanjang ada kepastian hukum yang jelas. Menurut dia, pihak swasta bisa terlibat dalam sejumlah sektor, seperti pembangunan fasilitas sosial dan publik. “Hingga penyediaan lahan dan pembiayaan pengembangan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.