1 Juta PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, PUPR: Tinggal di Apartemen

Visualisasi gagasan kota yang iklusif secara sosial produktif secara ekonomi dan ramah lingkungan dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah menyiapkan konsep untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN hingga prajurit TNI dan Polri di ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan konsep hunian yang dibangun nantinya akan lebih banyak dalam bentuk vertikal.

“Vertikal karena efisiensi pemanfaatan lahan bisa menampung banyak unit,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019. Namun, tidak semua tentunya rumah hunian ini dibangun secara vertikal, terutama untuk rumah pimpinan kementerian dan lembaga, hingga pejabat eselon I.

Selain itu, kawasan hunian untuk rumah komersil non-subsidi juga akan dibangun. Namun, Khawali belum merinci bagaimana sistem cicilan bagi para ASN untuk memiliki hunian ini nantinya. “Kami tunggu konsep makro dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dulu dan arahan pimpinan,” kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini terus menyiapkan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Targetnya, proses groundbreaking bisa dilakukan mulai 2021. Kemudian, proses pemindahan total bisa mulai dilakukan pada 2023. 

Semua kementerian dan lembaga negara bakal diboyong ke ibu kota baru nantinya, kecuali kementerian di sektor keuangan, hingga Bank Indonesia yang bakal tetap di Jakarta. Artinya, akan ada pemindahan massal ASN ke Kalimantan. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 1 juta ASN.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Real Estate Indonesia, Dhani Muttaqin, mengatakan pihak swasta siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru nantinya, termasuk pembangunan hunian, sepanjang ada kepastian hukum yang jelas. Menurut dia, pihak swasta bisa terlibat dalam sejumlah sektor, seperti pembangunan fasilitas sosial dan publik. “Hingga penyediaan lahan dan pembiayaan pengembangan,” kata dia.






LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

2 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

2 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

3 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

6 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Kaltim Siapkan Paket Wisata Titik Nol IKN Nusantara untuk Pikat Wisatawan

6 hari lalu

Kaltim Siapkan Paket Wisata Titik Nol IKN Nusantara untuk Pikat Wisatawan

Sebelum ditetapkan sebagai IKN Nusantara, Penajam Paser Utara Kalimantan Timur telah memiliki beragam potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan.


Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

7 hari lalu

Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

Klaster instansi pemerintahan dipastikan akan mulai pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama tahun 2024.


Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

9 hari lalu

Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023.


Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

16 hari lalu

Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

Otorita IKN membuka 27 posisi kepala biro dan direktur di Ibu Kota Nusantara hingga 16 November 2022, simak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi


Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

16 hari lalu

Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

Otorita IKN masih membuka lowongan kerja posisi biro dan direktur sampai 16 November 2022. Perhatikan persayaratannya bagi PNS dan Non-PNS.


Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

19 hari lalu

Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

Otorita IKN membuka seleksi untuk 27 jabatan kepala biro dan direktur. Berikut sejumlah persyaratan yang dibutuhkan