TEMPO.CO, Jakarta - Hingga tujuh bulan lamamya, Kementerian Keuangan masih menampung usulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan harus ada sejumlah tahapan yang mesti dilakukan sebelum dapat memutuskan untuk menerima atau menolak usulan Mendikbud tersebut.

Salah satu bahan pertimbangan Kemenkeu adalah melihat kapasitas dari pemerintah daerah untuk menggaji para guru honorer ini. "Ya ditunggu pembahasan lah," kata Astera saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Namun, Astera tak mengungkapkan secara jelas apakah usulan dari Muhadjir ini telah ditampung dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020. RUU tersebut, masih dalam tahap pembahasan bersama dengan DPR. "Kami sebenarnya juga lihat outputnya seperti apa, prosesnya governance, begitu, jadi tunggu aja nanti, ada kajian dan pembahasannya," kata Astera.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU). "Saya sudah usulkan kepada Bu Menkeu, dan beliau sangat berikan atensi agar guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS atau PPPK supaya dapatkan tunjangan atau honorarium yang bersumber dari DAU," kata Muhadjir di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

Selain guru honorer, Muhadjir juga meminta guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa digaji

• 1
• 2
• Selanjutnya