TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin terus meningkatkan penggunaan teknologi digital, tak hanya dalam mengelola penerimaan pajak, namun sampai pada penggunaan anggaran untuk belanja negara di Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian, semua data transaksi bisa dikumpulkan secara otomatis dan membuat proses belanja negara bisa makin efisien.

“Semua belanja bisa ter-record, semua transaksi menjadi reliable, ini akan memperbaiki kualitasnya,” kata Sri saat ditemui usai acara peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi Ketiga di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui belanja pemerintah yang saat ini sudah mencapai Rp 2.000 triliun lebih masih belum optimal. Ini terjadi karena uang negara yang dikeluarkan belum bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. “Masih ada gap-nya,” kata Bambang dalam seminar di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.

Salah satu sumber masalah ada pada belanja kementerian dan lembaga di 2017 hingga 2018. Dalam hitungan Bappenas, kenaikan belanja kementerian sebesar 11 persen pada periode itu, seharusnya bisa berkontribusi 0,66 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kenyataannya, peningkatan ini hanya berkontribusi 0,24 persen saja. “0,36 persen itu apa, itu belanja yang tidak tepat sasaran,” kata dia.

Untuk itu, pada hari ini Sri Mulyani meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga atau MPN G3. MPN G3 merupakan sistem yang disediakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama perbankan dan e-commerce, agar pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa dilakukan secara digital.

Lalu, dia juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya, yaitu integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah, rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan

Dengan sejumlah instrumen ini, akan diketahui secara cepat dan akurat data-data belanja negara yang digunakan oleh Kementerian dan Lembaga. “Kami akan bisa lihat jenis belanja apa saja yang dilakukan, berapa harga, bagaimana frekuensi dan jadi informasi bahwa data is the new mining.” Sehingga, kata Sri Mulyani, harapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar belanja makin optimal bisa dilakukan,

FAJAR PEBRIANTO