TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mobil dinas menteri yang dipakainya sudah beberapa kali mogok. Hal itu merespons rencana mobil dinas baru Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menteri.

"Mobilnya udah pada mogok. Mobil saya sudah mogok berapa kali masih aja itu diomongin, heran saya. Mobil (dinas) saya saja sudah saya ganti mobil saya pribadi, saya ganti mobil saya yang baru," kata Luhut di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Para menteri di kabinet baru Jokowi dikabarkan akan memiliki mobil dinas baru. Mobil tersebut bakal menggantikan mobil dinas menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, yaitu Toyota Crown Royal Saloon. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini mencapai Rp 147 miliar lebih.

Selain mobil dinas para menteri, mobil dinas Jokowi juga akan diganti. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan tahun ini akan membeli dua mobil baru untuk menggantikan mobil dinas Jokowi yang sudah berusia lebih dari 10 tahun.

Mobil Jokowi diketahui kerap mengalami berbagai gangguan. Misalnya, power window yang tidak berfungsi, sound system di dalam mobil yang bunyi sendiri, radio mobil juga pernah tiba-tiba berbunyi, dan lampu indikator yang semuanya tiba-tiba menyala.

Selain itu, karena usia suku cadang dan sistem elektronik pada mobil sudah lebih dari 10 tahun akan sulit diperbaiki. "Dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberitahu, memberi nasehat kalau terjadi sesuatu, sulit diperbaiki," katanya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menilai rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menteri sebagai bentuk pemborosan. "Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat," kata Pipin dalam siaran tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 22 Agustus 2019.

Pipin mengatakan, pemerintah harusnya berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Sebab masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali dibangun, banyak fasilitas umum yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan sekolah di daerah-daerah. Sehingga, kata Pipin, lebih baik dana untuk mobil dinas menteri dialokasikan untuk hal tersebut.

HENDARTYO HANGGI | FRISKI RIANA