TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR hari ini menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2020 serta Nota Keuangan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon pada pukul 11.00 WIB.

Di awal rapat, Fadli memberi kesempatan kepada anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik untuk menyampaikan pendapatnya. Politikus partai Demokrat ini pun menyinggung kasus rasialisme dan kerusuhan yang terjadi beberapa akhir ini melibatkan mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Hingga hari ini, belum ada komitmen negara yang kuat dalam aspek human rights terhadap Papua dan Indonesia timur,” kata Willem di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan persoalan kebangsaan tersebut.

Sebelumnya, aksi pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menyulut aksi protes di sejumlah wilayah di Manokwari, Sorong, hinga Fakfak Papua Barat. Protes muncul karena adanya aksi rasialisme yang dilakukan organisasi masyarakat di Surabaya, ketika melontarkan sebutan “monyet” kepada para mahasiswa Papua yang mereka kepung.

Untuk itu, Willem meminta agar seruannya ini bisa direspons oleh pemerintah. “Semoga suara kami tidak kurang tajam, tidak kurang panjang,” kata dia.

Pernyataan dari Willem tersebut direspons oleh Fadli Zon. Kemarin, Fadli dan sejumlah anggota DPR dari dapil Papua dan Papua Barat juga telah bertemu dengan Kapolda Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Ini adalah bagian dari aspirasi,” kata Fadli.

Setelah itu, barulah rapat paripurna dilanjutkan. Sebanyak 10 perwakilan dari fraksi menyampaikan pandangan masing-masing terhadap RAPBN 2020. Pandangan ini disampaikan di depan perwakilan pemerintah yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan wakilnya, Mardiasmo.