Sri Mulyani: APBN 2020 Didesain untuk Antisipasi Ketidakpastian

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 adalah bagaimana untuk mengantisipasi ketidakpastian. Ketidakpastian itu, kata dia, baik yang berasal dari global seperti kalau sampai terjadi downturn ekonomi, maupun dalam negeri kalau sampai ada ketidakpastian seperti bencana alam.

    "Memang ini didesain dalam rangka untuk menjaga fiskal space kita di dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Sinyal yang ingin disampaikan adalah Indonesia mendesain APBN secara prudent, hati-hati namun kita juga sangat responsif," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung Pustakaloka DPR, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Reponsif itu, kata dia, ditunjukan dari kebijakan di sisi penerimaan dan belanja negara untuk turut serta menyelesaikan masalah fundamental, maupun antisipasi terhadinya kondisi cynical. "Oleh karena itu, kami akan terus menjaga APBN itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dengan tetap fokus pada bernegara," kata dia.

    Sri Mulyani mengatakan dalam APBN 2020 proyeksikan pendapatan negara Rp 2.221,5 triliun, belanja negara Rp 2.528,8 triliun dengan defisit 1,76 persen dari GDP. Defisit itu kata, dia setara dengan Rp 307,2 triliun. "Itu lebih rendah dari realisasi 2018 yang juga sudah lebih endah dari RAPBN-nya," kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2020, disertai Nota Keuangan. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk tahun 2020, pemerintah telah menyusun sejumlah asumsi ekonomi makro.

    "Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," kata Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Inflasi, kata Jokowi, akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat.

    "Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen," Jokowi menuturkan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.