TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tetap menyiapkan rencana untuk membenahi Jakarta meskipun ibu kota pindah ke Kalimantan.

"Tadi siang rapat di pak Wapres, dihadiri juga oleh Gubernur DKI. Kita membahas usulan dari pemprov DKI lebih dari 500 triliun untuk membenahi Jakarta," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, saat ditemui di Kantor Bappenas di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2019.

Bambang menjelaskan, pembenahan dilakukan mulai dari segi transportasi, lingkungan, perumahan, dan juga air bersih. "Jadi memang Jakarta harus tetap dibuat menjadi more livable city. Sehingga menarik menjadi kota bisnis regional, bisa bersaing dengan Singapura, Kuala Lumpur maupun Bangkok."

Terlebih Pemerintah sebelumnya telah menyatakan salah satu alasan utama perpindahan ibu kota adalah Jakarta yang sudah tidak layak menjadi ibu kota. Hal ini dipandang Bambang terjadi karena Jakarta menjadi pusat bisnis sekaligus pemerintahan di Jakarta.

Adapun masalah-masalah yang dialami Jakarta yang membuat pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota adalah pencemaran lingkungan, kelebihan populasi, serta adanya risiko gempa bumi.

Lebih jauh, Bambang menyatakan ibu kota baru hanya akan menjadi pusat pemerintahan dan Jakarta akan dijadikan sebagai pusat bisnis. Fasilitas-fasilitas yang akan dipindahkan ke Kalimantan adalah pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, fasilitas pertahanan dan keamanan, fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, kedutaan besar, perguruan tinggi dan pusat riset. Namun perguruan tinggi mana saja yang akan pindah ke ibu kota baru tak dijelaskan.

Menurut Bambang, pemerintah merencanakan proses pemindahan ibukota akan dimulai pada 2024 dan proyeknya diperkirakan akan dikerjakan selama minimal 3 tahun. Proyek ini juga akan dikerjakan di lahan milik negara dan dinyatakan akan tidak mengganggu hutan lindung.

Proyek ibu kota baru sebelumnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat pekan lalu, 17 Agustus 2019. Ibu kota disebut bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

RISANDA ADHI PRATAMA | RR ARIYANI