Wacana PNS Bekerja dari Rumah, BKN: 20 Tahun Lagi Bisa

Senin, 19 Agustus 2019 14:28 WIB

Panitia Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengecek komputer jinjing yang akan dipakai untuk tes seleksi kompetesi dasar CPNS serentak di Gedung Serbaguna, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat, 26 Oktober 2018. Sebanyak 31.400 pelamar yang lolos dalam tahap administrasi akan mengikuti tes seleksi kompetesi dasar CPNS untuk memenuhi kuota 4.550 PNS, yang dibagai menjadi 277 formasi untuk ditempatkan di Pemerintah Kota Tasikmalaya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana mengatakan wacana Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dari rumah kemungkinan belum bisa diterapkan secara utuh dalam waktu dekat. Ia mengatakan baru beberapa unit yang bisa menerapkan sistem kerja seperti itu.

"Kalau 20 tahun lagi mungkin saja ya," ujar Bima di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. Bima mengatakan wacana itu dibunyikan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang sedemikian cepat. Ia berpendapat ada kemungkinan PNS bisa bekerja lebih efektif kalau tidak semuanya hadir di kantor.

Penerapan sistem itu pun, menurut Bima, harus dilakukan secara bertahap, misalnya dengan memastikan kinerja para pegawai. Pasalnya, sulit untuk memastikan para pegawai betul-betul bekerja di rumah dan tidak hanya tidur-tiduran.

"Itu kan harus dibuat terlebih dahulu,kemudian kalau sudah dibuat ini koneksi ke kantornya bagaimana nih? Dengan mobile, dengan internet atau bagaimana? Seberapa secure pekerjaan-pekerjaan itu kalau dikirim," tutur Bima. "Itu semua masih perlu kita kaji lebih dalam lagi."

Saat ini, kata Bima, sejumlah kementerian sudah memulai kajian tersebut. Hasilnya, memang ada beberapa unit yang bisa bekerja di mana saja karena basisnya adalah keluaran atau output, dan tidak perlu bertemu masyarakat. "Itu bisa dilakukan sebenarnya."

Untuk menjamin performa mereka, Bima mengatakan telah ada Peraturan Pemerintah soal kinerja. Hanya saja, perlu ada kajian apakah nanti indeks performa itu bisa diukur per jam atau harian.

Sebelumnya, Kemenpan RB mengatakan pemerintah sedang mendesain sebuah sistem kerja PNS yang bisa meniru perusahaan rintisan atau startup. Sebab, pemerintah menargetkan pada 2024, sebanyak dua juta atau setengah dari total aparatur sipil negara (ASN) saat ini sudah diisi oleh pegawai-pegawai berbasis IT.

Mereka mengatakan hal ini sudah dimulai sejak beberapa tahun belakangan, lewat perekrutan ASN pun menggunakan sistem computerized. Sehingga, calon-calon yang lolos seleksi ASN merupakan orang-orang yang melek teknologi.

Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

1 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

2 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

5 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

9 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

KPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan

11 hari lalu

KPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan

KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan atau pungli di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

11 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya