TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui masih banyak persoalan yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini. Tapi persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan adanya teknologi.

“Ini bisa diselesaikan dengan platform, teknologi,” kata dia dalam acara Ignite The Nation di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019.

Susi mencontohkan pengalamannya bersama seorang pengusaha di bidang perkapalan. Saat itu, si pengusaha mengeluhkan sulitnya perizinan kepada Susi.

Kemudian Susi bertanya berapa banyak kapal yang dimiliki pengusaha itu. Si pengusaha itu lalu menjawab, “mungkin dua.” Susi pun dongkol. “Gedek, gak. masa jawabannya gitu?” kata dia.

Padahal, Susi menginginkan adanya proses transparansi dalam bisnis perkapalan dan perikanan ini. Transparansi dan pendataan inilah yang menurut Susi bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi. Selain masalah pendataan kapal, Susi meyakini masalah pada pemasaran ikan juga bisa diselesaikan kalau ada platform khusus mengenai ini.

Menurut Susi, masalah-masalah ini hanya soal request and offer. Artinya, ada suplai seperti produk perikanan dan ada permintaan dari konsumen.

Namun pada kenyataannya, jaring penghubungnya masih terbatas. Untuk itu, Susi menantang ribuan anak muda yang hadir dalam acara ini. “Saya undang Anda semua jadi entrepreneur fish trader,” kata dia.

Hal itu bukan tanpa sebab. Susi mengatakan saat ini ekspor produk perikanan dari Indonesia semakin bergeliat.

Di tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat ekspor komoditas utama perikanan sudah mencapai 1.126,07 ribu ton dengan nilai US$ 4.860,9 juta. Produk tersebut di antaranya udang US$ 1.742,12 juta, cumi US$ 554,59 juta, hingga rumput laut US$ 291,84 juta.

Susi menjelaskan, negara tujuan ekspor udang, dengan rincian 66,06 persen ke Amerika Serikat, 19,23 persen ke Jepang. Lalu ekspor ikan tuna dengan 30,58 persen ke Amerika Serikat dan 16,63 persen ke Jepang. Berikutnya, ekspor rumput laut dengan 65,11 persen ke Cina dan 9,24 persen ke Uni Eropa.