Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Depan Diusulkan Rp 42,7 T

Minggu, 18 Agustus 2019 14:27 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat seminar kebangsaan di Hall Basket GBK, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. Seminar kebangsaan yang mengusung tema "Bergandengan Tangan Membangun Negeri, Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan" itu untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila khususnya kepada para generasi milenial dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 Kementerian Perhubungan mencapai Rp42,7 triliun. Angka tersebut naik Rp1 triliun dari anggaran tahun ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pada 2020 akan fokus meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi.

"Anggaran tersebut akan difokuskan pada konektivitas antardaerah melalui program seperti angkutan perintis tol laut dan tol udara sebesar kurang lebih Rp 1.4 triliun rupiah,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu 18 Agustus 2019.

Budi Karya menyebut perlunya mendorong peningkatan SDM transportasi melalui pendidikan dan pelatihan baik di sektor darat, laut dan udara.

Advertising
Advertising

Dia merencanakan program pendidikan SDM transportasi sebanyak 380.000 orang dengan biaya sekitar Rp2,1 triliun pada 2020.

Selain itu, aktivitas pembangunan terus dilakukan. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di antaranya pembangunan Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan serta Reaktivasi Jalur Kereta Api.

"Berikutnya apa yang kita lakukan adalah pembangunan pengembangan sarana dan prasarana baik udara, darat, laut dan reaktivasi jalur kereta api," jelas Budi Karya.

Kemenhub, kata dia, terus berupaya mengoptimalkan pelayanan angkutan massal agar masyarakat semakin berminat menggunakannya.

Contohnya, Kemenhub tidak lagi memberikan bus kepada Pemerintah Daerah, tetapi melalui skema buy the service atau pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta sebagai operator untuk mengoperasikan angkutan bus seperti Bus Rapid Transit (BRT).

"Kalau selama ini kita memberikan bus ke daerah-daerah, sekarang kita mensubsidi angkutan bus. Diharapkan masyarakat lebih tertarik beralih menggunakan transportasi massal karena harga yang terjangkau. " tutur Menhub.

Selain itu, Kemenhub terus meningkatkan konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di daerah destinasi wisata 10 Bali Baru di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pariwisata tersebut tidak hanya menggunakan APBN melainkan dikombinasi dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha baik BUMN maupun swasta.

"Kita akan mendapat mandat untuk menunjang pariwisata terutama Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur juga Sulawesi Utara (Sulut) karena memang Sulut terlihat sangat potensial. Oleh karenanya, kita melakukan perbaikan bandara dan beberapa fasilitas pelabuhan dan tidak semuanya [memakai anggaran] APBN," papar Menhub.

BISNIS.COM

Berita terkait

Ini 17 Bandara Internasional dan 17 Bandar Udara yang Turun Status

8 jam lalu

Ini 17 Bandara Internasional dan 17 Bandar Udara yang Turun Status

Kementerian Perhubungan memutuskan hanya ada 17 bandar udara yang berstatus bandara internasional dari semula 34 buah.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

2 hari lalu

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

Kemenhub akan terus mengevaluasi penataan bandara secara umum, termasuk bandara internasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

7 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

7 hari lalu

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato pada hari ini, Senin, 22 April 2024. Berikut 7 fakta Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

7 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

7 hari lalu

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

8 hari lalu

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

Hindari risiko fatal dengan travel gelap. Ketahui dampak buruknya, termasuk kecelakaan, asuransi, dan tarif tak jelas.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hubud Apresiasi Kinerja Karyawan AirNav

12 hari lalu

Dirjen Hubud Apresiasi Kinerja Karyawan AirNav

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.

Baca Selengkapnya

Arus Balik: Jumlah Penumpang Kereta hingga Angka Kecelakaan Turun

12 hari lalu

Arus Balik: Jumlah Penumpang Kereta hingga Angka Kecelakaan Turun

Setelah Lebaran 2024, gelombang arus balik memulai perjalanan banyak orang kembali ke perantauan

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

13 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya