TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah memastikan bakal memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kementeriannya perlu bersiap membangun moda transportasi untuk mempercepat aksesibilitas.

Menurut Budi Karya, akses angkutan udara merupakan kebutuhan paling penting saat membangun kota anyar. “Yang paling penting adalah bandara,” ujar Budi Karya saat ditemui seusai konferensi pers terkait nota keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 16 Agustus 2019.

Budi Karya memastikan, di tiga calon provinsi ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, telah tersedia bandara dengan cakupan landasan pacu yang cukup panjang. Bandara di tiga provinsi itu, ujar dia, telah memiliki panjang landasan minimal 2.500 meter.

Menurut Budi, ukuran panjang landasan pacu di bandara-bandara Kalimantan memenuhi klasifikasi pesawat. Meski begitu, pemerintah akan mengembangkannya menjadi 3.000 meter.

Budi Karya juga memastikan bakal dilakukan pengembangan terminal di sejumlah bandara di Kalimantan. “Membesarkan terminal (bandara) itu tidak terlalu sulit," ucapnya.

Setelah pembangunan bandara kelar, Budi Karya mengatakan Kementerian bakal berfokus membangun pelabuhan. “Kalau pelabuhan, di timur, selatan, dan barat.

Jokowi telah mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota pada sidang tahunan DPR dan DPD. Ia memastikan pemerintah akan memboyong ibu kota ke Kalimantan

Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menghitung pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp 485 triliun untuk mendanai pemindahan ibu kota. Bambang memastikan APBN hanya akan mengongkosi pemindahan ibu kota senilai Rp 93 triliun.

Uang Rp 485 triliun itu akan digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota diperkirakan menampung 1,5 juta penduduk.