TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan enggan berbicara banyak ihwal susunan Kabinet Kerja Jilid II. Ia juga belum mau mengkonfirmasi ada tidaknya tambahan kementerian yang akan menyokong Jokowi pada periode keduanya, misalnya Kementerian Investasi.

Namun, ia menyatakan dukungannya bila kementerian itu dibentuk. "Ya bagus kalau ada itu," ujar Luhut di Kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Menurut dia, pembentukan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Sehingga, segala hal yang berkaitan dengan itu sebaiknya disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Joko Widodo. "Kau tanya presiden saja," kata Luhut. Belakangan, pemerintah memang tengah berfokus untuk menarik investasi masuk ke Tanah Air guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah selesai menyusun anggota kabinet, untuk periode kedua di pemerintahannya. Ia menyebut pengumuman nama-nama menteri itu bisa dilakukan kapan saja.

“Bisa segera diumumkan, karena pasar juga sudah menunggu untuk kepastian,” kata presiden terpilih itu, kepada para pemimpin redaksi media massa, yang diundang dalam jamuan makan siang di Istana Merdeka, Rabu 14 Agustus 2019. Ia mengatakan akan mengubah sejumlah kementerian sejumlah kementerian dan membentuk kementerian baru yang menangani investasi.

Menurut Jokowi, 55 persen dari jumlah menteri berasal dari kalangan profesional yang dia pilih. Sisanya merupakan usulan dari partai politik. Ditanyakan apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya dan merupakan pemenang pemilu legislatif akan mendapat jatah terbanyak, ia menjawab diplomatis, “Nanti kalau paling sedikit, ditanyakan lagi, kenapa paling sedikit?”