Menhub: Harga Tiket Pesawat Perhatian Banyak Pihak

Jumat, 9 Agustus 2019 18:57 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari Minggu 21 Juli 2019, meninjau proyek runway ketiga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan terkait harga tarif tiket pesawat. Namun, nampaknya soal harga tiket pesawat masih menjadi perhatian banyak pihak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aturan penetapan tarif tiket pesawat di Indonesia dengan negara lain berbeda jauh.

"Mekanisme soal tarif tiket pesawat di negara lain itu berlaku hukum pasar, tapi di sini kita sudah cukup maju untuk tetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah," kata Budi Karya dalam seminar bertajuk "Polemik Harga Tiket Pesawat dalam Perspektif Hukum, Bisnis, dan Investasi" di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Jumat 9 Agustus 2019.

Budi mengatakan perbedaan aturan tersebut bisa terjadi karena pemerintah Indonesia dianggap memiliki kewajiban tidak hanya menjaga kondisi industri penerbangan. Tetapi juga memiliki kewajiban menjaga daya beli atau melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian tarif tiket sebaiknya harus bisa mencapai titik tengah atau equilibrium diantara dua kutub tersebut baik menjaga industri penerbangan tetap sehat maupun menjaga tingkat daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak mau menetapkan harga tarif tiket asal-asalan.

"Karena itu, kalau kami memikirkan tarif tiket, jangan asal menetapkan cost, tapi airline juga diperhatikan jadi biar mereka mampu tidak asal ditetapkan, sehingga biar masyarakat bisa menjangkau juga," kata Budi Karya.

Advertising
Advertising

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah harus konsisten dalam menetapkan regulasi termasuk mengenai tarif tiket pesawat dengan mengikuti Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dia menilai saat ini pemerintah terlalu banyak intervensi mengenai tarif tiket pesawat.

"Jangan malah pemerintah terus intervensi, sampai-sampai mau memberikan diskon namun pada akhirnya maskapai justru menyerah. Sampai-sampai Kementerian Kemaritiman ikut-ikutan sampai dalam, itu sudah kelewatan," kata Tulus dalam acara yang sama.

Menurut Tulus, konsumen berhak atas harga atau tarif tiket pesawat yang wajar. Tetapi pada saat bersamaan maskapai yang berhadapan langsung dengan konsumen juga perlu menetapkan tarif tiket pesawat yang berkelanjutan dengan margin profit yang wajar.

Berita terkait

Iuran Wisata untuk Siapa

16 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Tips Bepergian Naik Pesawat dengan Hewan Peliharaan

20 jam lalu

Tips Bepergian Naik Pesawat dengan Hewan Peliharaan

Tak semua maskapai penerbangan membolehkan penumpang bawa hewan peliharaan, pastikan tahu berikut sebelum beli tiket.

Baca Selengkapnya

Pesawat Khusus Anjing Bakal Terbang dari New York Mulai Bulan Depan

21 jam lalu

Pesawat Khusus Anjing Bakal Terbang dari New York Mulai Bulan Depan

Bark Air merupakan layanan perjalanan udara pertama yang memungkinkan anjing menikmati penerbangan kelas satu.

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

1 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

3 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

3 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

4 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Traveling di Usia 100 Tahun, Perempuan Ini Dikira Anak Dibawah Umur yang Perlu Pendampingan

4 hari lalu

Traveling di Usia 100 Tahun, Perempuan Ini Dikira Anak Dibawah Umur yang Perlu Pendampingan

Ketika traveling dengan pesawat, dia otomatis masuk dalam kategori anak bawah umur yang harus didampingi supervisor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya