TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera merevisi PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015. Presiden KSPI Said Iqbal berharap revisi PP tersebut segera dilakukan hingga sebelum akhir tahun ini.

"Tentu sebagaimana janji Presiden Joko Widodo pada saat 1 Mei 2019, Hari Buruh yang lalu di Istana Bogor, beliau berjanji akan melakukan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015. Hingga hari ini belum dilakukan," kata Said di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.

Said menuturkan ada tiga hal yang diminta Serikat Buruh dalam revisi PP tersebut. Mereka meminta aturan hak berunding serikat buruh soal upah dikembalikan melalui Dewan Pengupahan. Karena saat ini penentuan upah minimum dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan para serikat buruh pada Dewan Pengupahan.

"Kenaikan upah minimum ditentukan sepihak oleh pemerintah berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak ada perundingan di Dewan Pengupahan. Karena itu revisi PP 78 kami harapkan mengembalikan mekanisme perundingan di Dewan Pengupahan, baik nasional maupun daerah, sesuai UU Nomor 13," ujar Iqbal.

Menurut Said, dalam Undang- Undang (UU) nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan tertulis tentang penentuan mekanisme dari penentuan upah minimum. Ia menambahkan bahwa sifat dari UU ketenagakerjaan di seluruh dunia yang adalah perlindungan dan kesejahteraan.

Said menjelaskan bahwa pada mekanisme perundingan sebelumnya, ada tiga unsur yang terlibat dalam penentuan upah minimum, yakni pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh. Selanjutnya, Iqbal meminta penetapan kenaikan upah minimum harus berdasarkan survei pasar dan item-item dalam 60 poin Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Jadi berapa kebutuhan riil itu, ada 60 item ya KHR. Jadi bukan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan disparitas upahnya, kesenjangan upahnya tinggi sekali," ucap dia.

Selain itu, Serikat Buruh juga meminta revisi PP Pengupahan tersebut berkaitan dengan penetapan upah minimum kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seperti Gubernur. "Jadi bukan seperti saat ini oleh Pemerintah Pusat," kata Said.

EKO WAHYUDI