Soal Revisi PP Pengupahan, Ekonom: Bisa Hambat Pertumbuhan Investasi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam sejumlah Organisasi Buruh di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat 19 November 2018. Mereka menuntut antara lain penetapan UMK 2019 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (4) sebesar 20 persen dari UMK 2018 serta mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

    Massa yang tergabung dalam sejumlah Organisasi Buruh di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat 19 November 2018. Mereka menuntut antara lain penetapan UMK 2019 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (4) sebesar 20 persen dari UMK 2018 serta mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Piter Abdullah Redjadalam mengatakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau revisi PP Pengupahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang dunia usaha. Ketidakpatian ini, kata dia, bakal menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

    Baca juga: Aktivis Buruh Diundang Jokowi, Ini Usul Revisi PP Pengupahan

    Apalagi saat ini, Indonesia tengah bersaing dengan negara lain untuk memperebutkan relokasi investasi dari dari Jepang, Cina dan Korea Selatan. "Pemerintah sangat diharapkan bisa lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan ini apabila ingin investasi dapat tumbuh lebih tinggi," kata Piter ketika dihubungi Tempo, Ahad 18 April 2019.

    Sebelumnya, sejumlah aktivis buruh mengelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 26 April 2019. Dalam pertemuan itu, para aktivis mengusulkan beberapa poin revisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

    Pertama ialah mengembalikan hak berunding dalam penetapan upah minimum. Kedua, mengubah formulasi kenaikan upah minimum yang selama ini ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

    "Ketiga, pemberlakuan upah minimum sektoral di seluruh wilayah Indonesia yang memang ada sektor industri," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat malam, 26 April 2019.

    Menurut Piter, jika hanya sekadar untuk memberikan hak berunding antara pengusaha dengan buruh, hal ini sama dengan memunculkan kembali mekanisme tripartit. Hal itulah yang dikhawatirkan bakal memunculkan kembali persoalan ketidakpastian bagi pengusaha. Akibatnya investor enggan untuk masuk ke Indonesia.

    Menurut Piter, tidak akan pernah ada win-win solution bagi persoalan upah tersebut. Mekanisme tripartit yang diusulkan oleh serikat buruh lewat revisi PP pun bisa menjadi mekanisme paling tepat. Tapi dengan syarat pemerintah benar-benar mengedepankan  kepentingan perekonomian secara umum.

    "Tidak populis dan tidak juga terbeli oleh pengusaha. Tapi di tengah kondisi saat ini sangat sulit mengharapkan kepala daerah dapat objektif atau juga tidak populis," kata Piter.

    Demikian juga dengan formula penentuan upah mengikuti PP 78/2015. Meski tidak sempurna, ujar Piter, sudah sangat wajar dan cukup mengakomodiasi kepentingan buruh. Apalagi, dengan model ini, akan ada jaminan kenaikan upah sekitar 8,25 persen setiap tahun.

    Baca berita lain soal revisi PP Pengupahan di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.