Memeriksa di Pedalaman Papua, Auditor BPK Diteror

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Selasa, 6 Agustus 2019 14:23 WIB

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Papua, Henry Simatupang, mengatakan bahwa hingga kini auditor BPK masih mendapat teror saat memeriksa di pedalaman Papua, terutama di daerah pegunungan. Namun, ia mengakui, gangguan keamanan di kawasan pegunungan semacam ini sudah jauh berkurang dibanding beberapa tahun yang lalu.

“Aksi teror terjadi walaupun tidak secara langsung kepada auditor namun diduga untuk mengganggu pemeriksaan yang sedang dilakukan,” kata Henry kepada Antara di Jayapura, Selasa 6 Agustus 2019.

Karena sudah sering mendapat teror saat mengaudit, tutur Henry, pihaknya selalu waspada dan bekerja sama dengan aparat keamanan. Sehingga, auditor BPK selalu mendapat pengawalan saat bertugas di daerah tersebut.

"Puji syukur pemeriksaan dan pengecekan fisik di lapangan dapat dilakukan hingga tuntas," kata Simatupang. Ia menambahkan, pengecekan fisik bisa dilakukan dimana saja tergantung apa yang mau dicek.

Dalam melakukan audit, BPK Papua semaksimal mungkin melakukan pemeriksaan dan pengecekan dengan menghindari daerah yang masuk kategori rawan. Henry mencontohkan, beberapa waktu lalu saat melakukan pemeriksaan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Intan terjadi kebakaran sehingga anggotanya dipulangkan dan melanjutkan pemeriksaan di Nabire. “Selama ini pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan walaupun ada gangguan,” kata dia.

Ketika ditanya tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP), Henry mengaku, dari 29 kabupaten dan kota serta provinsi yang belum menerima LHP adalah Kabupaten Nduga karena baru diserahkan ke BPK bulan Juni lalu.

Laporan keuangan dari Kabupaten Nduga masih diperiksa auditor BPK dan dijadwalkan pertengahan Agustus mendatang, kata Henry Simatupang.

ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

7 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

42 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

45 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

46 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

46 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

46 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

46 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

46 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

47 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

50 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya