TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengerahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT untuk mengaudit kejadian padamnya listrik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Ahad, 4 Agustus 2019.

"BPPT akan kami minta untuk audit untuk kejadian kemarin," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019. Sebelum adanya hasil audit, ia enggan berandai-andai soal peristiwa tersebut. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta adanya evaluasi mendasar terkait kejadian tersebut.

Dari hasil audit tersebut, Luhut menduga akan ada beberapa rekomendasi. Salah satunya berhubungan dengan usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar ada pembangkit listrik khusus untuk sarana transportasi strategis.

"Mungkin hasil audit bisa sampai ke sana. Dengan adanya teknologi 4.0 lalu ada startup segala macam, kemarin kan menyedihkan sekali down enam jam. Itu saya pikir enggak boleh terjadi," ucap Luhut.

Sebelumnya terjadi pemadaman listrik pada Ahad, 4 Agustus 2019 pukul 11.48 WIB hingga hampir tengah malam di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Hal itu berawal dari gangguan beberapa kali pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.

GM Unit Induk Pusat Pengatur Beban PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan padam listrik kali ini disebut N minus 3. Dia mengatakan N minus 3 artinya terdapat 3 yang terganggu. Yaitu, kata dia, di Pemalang-Ungaran terdapat dua sirkuit listrik di sistem utara. Kemudian di sisi selatan atau di Depok dan Tasikmalaya ada pemeliharaan 1 sirkuit.

"Sehingga ada total ada tiga sirkuit. Nah dua sirkuit di atas gangguan. Jadi langsung ada tiga sirkuit totalnya, disebut N minus 3. Gangguan N minus 3 tadi terjadi satu kondisi yang disebut tegangan turun dengan cepat sehingga sirkuit yang bertahan tadi lepas. Akibatnya terlepaslah sistem barat dan timur," kata GM Unit Induk Pusat Pengatur Beban PLN tersebut.

HENDARTYO HANGGI