TEMPO.CO, Jakarta - Terkait rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga berencana memboyong Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat pusat. Namun, rencana untuk memboyong Aparatur Sipil Negara terkait dengan pemindahan ibu kota, masih dalam pembahasan.

"Pemindahan ibu kota masih terus dalam pembahasan. Jika ibu kota dipindah, maka pegawai instansi pusat juga pindah ke ibukota baru," kata Kepala Biro Humas Kemenpan RB, Mudzakir, kepada Tempo melalui pesan singkat, Rabu, 31 Juli 2019.

Mudzakir mengatakan, saat ini jumlah ASN yang berdinas di pusat mencapai 939.236 pegawai atau hampir 1 juta orang. Ini merupakan 22,44 persen dari total keseluruhan ASN di Indonesia. "Jumlah PNS per 31 Desember 2018 adalah 4.185.503 pegawai," ujar dia.

Dia menambahkan, skema pemindahan ASN ke ibu kota yang baru juga sedang dikaji secara mendalam. Menurut dia, hal ini perlu pembahasan terlebih dahulu karena memindahkan orang dalam jumlah sangat besar perlu dilakukan persiapan dan secara teratur agar bisa berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru pada Agustus mendatang. “Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang mana? Nanti kita sampaikan Agustus,” kata Jokowi dalam siaran tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres, Selasa, 30 Juli 2019.

Jokowi mengaku tidak ingin terburu-buru untuk mengambil keputusan terhadap lokasi ibu kota yang baru. Meski demikian, presiden berharap agar keputusan terkait lokasi pemindahan ibu kota ini dapat secepatnya diambil. “Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin secepatnya diputuskan,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian-kajian pendukung terkait pemindahan ibu kota. Kajiannya mulai dari sisi kebencanaan, air, keekonomian, demografi, sosial politik, dan pertahanan dan keamanan. “Semuanya memang harus komplet," ungkap Jokowi.

EKO WAHYUDI | FRISKI RIANA