TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan Peraturan Presiden soal kendaraan bertenaga listrik alias mobil listrik sudah rampung. Sehingga, ia berharap dalam waktu yang sangat dekat beleid itu bisa diluncurkan.

Adapun Sri Mulyani mengatakan aturan tersebut sebelumnya tak kunjung terbit lantaran masih ada persoalan teknis yang dibicarakan. "Kemarin kan ada koordinasi sedikit untuk bagian yang sangat teknis, kecil tapi total, dan sudah disepakati. Ini akan segera disampaikan kepada presiden agar diumumkan," kata dia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan keluarnya beleid soal mobil listrik bertujuan untuk merespon pertumbuhan ekonomi kelas menengah dan kelas atas, serta semakin banyaknya investasi di bidang infrastruktur, khususnya jalan raya. Sehingga, kebutuhan otomotif pun diprediksi meningkat.

Di samping adanya peningkatan permintaan otomotif, pemerintah perlu menjaga permintaan bahan bakar karena bisa memberikan tekanan kepada defisit neraca transaksi berjalan. Sebabnya, masih ada ketimpangan antara kapasitas produksi migas dibanding dengan permintaannya.

"Kita juga semakin sadar terhadap lingkungan, misalnya soal climate change dan dampak dari emisinya, sehingga harus dikurangi," tuturnya. Karena itu lah, pemerintah kini memunculkan industri otomotif listrik sebagai pilihan dan tren dunia di masa mendatang.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Ignasius Jonan, mengungkap kendala penyusunan Perpres Mobil Listrik. Seperti diketahui Peraturan Presiden terkait ekosistem industri mobil listrik di Indonesia itu tak kunjung terbit.

"Peraturan Presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar-menteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan. Ini semestinya harus selesai," ungkap Ignasius Jonan dalam kampanye Gerakan Sejuta Surya Atap di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu, 28 Juli 2019.

Proses perdebatan panjang antar-menteri itu diduga terkait pembahasan komponen lokal yang kelak akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional. "Kalau menunggu komponen lokal dibangun 100 persen, saya kira (orang-orang) yang bikin peraturan sudah pensiun juga enggak jadi," Jonan menambahkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan apabila Pepres Mobil Listrik itu terbit, maka perlu ada turunan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada para produsen mobil listrik nasional. "Nanti tanyakan ke Ibu Menteri Keuangan insentifnya apa," ucap Jonan.