Uni Eropa Sebut Pengusaha Biodiesel RI Disubsidi, Sikap Kemendag?
Reporter
Dias Prasongko
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Sabtu, 27 Juli 2019 05:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan atau Kemendag menjawab tudingan Uni Eropa (EU) mengenai penerapan kebijakan subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) seperti biodiesel. Kemendag menyatakan bahwa pemberian subsidi itu tidaklah benar.
Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati mengatakan pemerintah Indonesia dituduh memberikan 10 kebijakan subsidi. "Awalnya dituduh 10 poin mengenai kebijakan subsidi tetapi kemudian menjadi 9 tuduhan soal subsidi," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat 26 Juli 2019.
Adapun 9 tuduhan subsidi dari pemerintah terhadap produk biodiesel dilakukan lewat bermacam kebijakan. Beberapa di antaranya meliputi kebijakan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kepala Sawit, bebas pajak untuk investasi di daerah terpencil, hingga fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai.
Untuk tuduhan The Biodiesel Subsidy Fund (BSF) yang diberikan BPDP Kelapa Sawit, Uni Eropa memandang bahwa dana abadi yang dikeluarkan tersebut merupakan bentuk subsidi. Padahal, dana yang diperoleh bukan merupakan dana milik anggaran pemerintah.
Adapun BPDP Kelapa Sawit merupakan lembaga yang melakukan pungutan ekspor untuk memberikan insentif kepada industri sawit. Dana pungutan kelapa sawit itu ditarik dari industri dan digunakan untuk industri.
Skema dana subsidi BPDP, ada pula yang digunakan guna membayar selisih harga minyak biodiesel dengan diesel yang dari petrodiesel. Kemendag menduga, mekanisme membayar selisihnya tersebut yang disangka sebagai subsidi oleh Uni Eropa.
Selain itu, ada pula program pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah terpencil juga dituding Uni Eropa sebagai sebuah subsidi. Padahal, kebijakan tersebut biasa di lakukan oleh negara berkembang.
Karena itu, menurut Kemendag tudingan tersebut menjadi tidak adil bagi Indonesia. Apalagi, jika ditelisik lebih lanjut, skema ini justru tidak digunakan oleh perusahaan sawit ataupun yang memproduksi biodiesel.
