TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong negara-negara lain untuk bisa membuka akses terhadap data Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Dia mengatakan pembukaan data ini penting sebagai upaya pencegahan illegal, unreported dan unregulated (IUU) fishing.

"Pembukaan ini adalah bagian dari kooperasi bersama negara lain supaya bisa berbagi informasi terkait kondisi dan keberadaan kapal, karena banyak negara belum mau membuka data VMS-nya," kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Senin 22 Juli 2019.

Adapun pernyataan Susi tersebut terlontar saat dirinya memberikan sambutan dalam acara "International Fish Force Academy of Indonesia Regional Training for Investigators and Prosecutors for African Countries" di Ballroom Gedung Mina Baharai III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam acara ini, sebanyak 11 orang perwakilan dari lima (5) negara di Afrika tercatat hadir.

Susi berharap, pelatihan tersebut bisa menggalang aksi sekaligus sikap bersama antar negara terkait IUU fishsing sebagai sebuah kejahatan transnasional atau lintas negara. Dengan memiliki visi dan sikap bersama itu, akses terhadap data pemantauan kapal lebih terbuka juga diharapkan bisa terealisasi.

Selain itu, Susi menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendorong negara lain membuka data VMS tersebut. "Pasti kami encourage, pasti Ibu Menteri Luar Negeri nanti ngajak semua, kayak tadi saya ngajak, buka dong data kamu," kata Susi.

Dalam pidatonya, Susi juga menjelaskan, pembukaan data sistem pemantauan kapal sangat berguna. Apalagi, saat ini banyak kapal-kapal asing yang membawa banyak bendera, memiliki bermacam izin penangkapan dari berbagai negara dan memperkerjakan nahkoda hingga anak buah kapal dari berbagai negara.

Adapun Indonesia telah membuka data sistem pemantau kapal perikanan atau VMS sejak 2016. Dengan pembukaan ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi sistem VMS yang bisa diakses oleh publik.

Sistem teknologi terbuka tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Google, Oceana dan Sky Truth. Untuk mencegah illegal fishing, hingga saat ini baru ada 6 negara yang telah membuka akses data VMS secara publik.