Bangun Jembatan Sumsel-Bangka, PUPR Kucurkan Dana Rp15 triliun

Sabtu, 20 Juli 2019 10:13 WIB

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Ikatan Motor Indonesia Tentang Penyelenggaraan MXGP Indonesia 2019 di Ruang Rapat Gubernur, Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 27 Mei 2019.

TEMPO.CO, Palembang—Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan melibatkan sejumlah pemerintah daerah akan membangun jembatan penghubung antara Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Jembatan penghubung sepanjang 13 KM ini bakal menghabiskan dana sekitar Rp 15 truiliun.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menjelaskan usulan pembangunan jembatan tersebut telah disetujui Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basoeki Hadimoeldjono. Bukan hanya disetujui akan tetapi PUPR berkomiten untuk mempercepat proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Gubernur Herman, sebelumnya proyek investasi ini sudah banyak yang melirik, termasuk investor Cina. “Namun akhirnya diputuskan untuk menggunakan APBN,” kata dia di Palembang, Sabtu, 20 Juli 2019.

Pembangunan jembatan Sumsel-Bangka yang akan dimulai tahun depan ini bakal bermuara dari Desa Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sedangkan di bagian Bangka Belitung berlokasi di Desa Permis Bangka Selatan.

Menurut Herman, untuk membangun itu (jembatan Sumsel-Babel) kini pihaknya melakukan penilaian dan kelayakan atau FS (Feasibility Study). Namun dia optimistis tahun depan mega proyek ini mulai berjalan.

Advertising
Advertising

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar membenarkan perubahan lokasi jembatan Sumsel-Babel dari Selapan ke Tanjung Tapa. Perubahan tersebut katanya dilakukan setelah melakukan kajian awal, di mana diketahui Tanjung Tapa lebih potensial karena jarak tempuh lebih pendek. Sehingga hal itu bisa memangkas lebih banyak anggaran.

Pemda OKI siap menyokong pembangunan tersebut dengan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk mempercepat proyek strategis nasional ini. Sebelumnya, pada pertemuan Juni lalu antara Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka Selatan, dan Bupati OKI, sepakat mengirimkan surat resmi kepada Presiden agar pembangunan jembatan tersebut dapat dijadikan sebagai proyek strategis nasional. “Proyek ini akan berdampak fositif bagi ekonomi kedua daerah,” kata Iskandar.

Sebelumnya, lokasi jembatan akan membentang dari Desa Permis Bangka Selatan pada sisi Pulau Bangka dan Kecamatan Tulung Selapan, OKI di sisi Sumsel. Lokasi tersebut bergeser ke Tanjung Tapa, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Dari kajian bersama Kementerian PUPR, disiapkan tiga alternatif pasangan lokasi yang mungkin dikembangkan. Pertama lokasi di Tanjung Punai, yang berada di antara Kecamatan Muntok dan Desa Kundi ke Juru Taro, Banyu Asin, di sisi pulau Sumatera, dengan panjang rencana Jembatan sekitar 22,6 kilometer. Titik lokasi kedua, adalah Tanjung Pura, Bangka Tengah, untuk sisi Sumatera adalah di Sungai Batang dengan rencana panjang jembatan 23,1 km. Lokasi ketiga, di Desa Sebagin Bangka Selatan sementara di sisi pulau Sumatera berhubungan dengan Tanjung Tapa, Air Sugihan Ogan Komering Ilir (OKI) dengan panjang jembatan yang lebih pendek yakni 15,2 km.

PARLIZA HENDRAWAN

Berita terkait

Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

10 jam lalu

Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia dalam acara World Water Forum ke-10 yang dihelat di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

1 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

2 hari lalu

Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan akan menggunakan sistem modular untuk membangun hunian di IKN. Apa itu sistem hunian modular?

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya