TEMPO.CO, Yogyakarta- Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan sepanjang Maret 2019, provinsi DIY tercatat menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Rasio Gini tertinggi di Indonesia. Kalangan DPRD DIY turut menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan yang dinilai masih tak sesuai target.

Anggota Badan Anggaran DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan
target penurunan angka kemiskinan DIY berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 sebesar 7,30 persen.

"Mengacu Perda RPJMD 2017-2022 itu, semestinya prosentase angka kemiskinan di DIY juga bisa turun minimal satu persen per tahun apabila dihitung dari tahun 2017," ujar Huda dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2019.

Namun, ujar Huda, target penurunan angka kemiskinan itu tak tercapai ketika Badan Pusat Statistik atau BPS DI Yogyakarta pertengahan Juli ini merilis profil kemiskinan Hasil Sensus Nasional Maret 2019.Hasil survei BPS DIY itu per Maret 2019, jumlah warga miskin sebanyak 446.000 jiwa atau sekitar 11,7 persen dari penduduk DIY.

Angka ini hanya mengalami penurunan 0,11 poin dibanding dengan jumlah warga miskin pada September 2018 lalu 450.250 orang. Dengan capaian ini, diprediksi pada 2022 angka kemiskinan DIY masih di atas delapan persen.

"Presentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,7 persen masih lebih tinggi dibanding presentase penduduk miskin secara nasional yang besarnya 9,41 persen," ujarnya.

Tren penurunan kemiskinan DIY yang tak signifikan itu membuat pesimis target sesuai Perda RPJMD DIY tercapai pada tahun 2022. Sebab dalam dua tahun pertama saja melesetnya terlalu jauh.

Huda menuturkan Pemda DIY harus memetakan secara serius langkah yang dilakukan jika ingin mengentaskan kemiskinan sesuai target RPJMD. "Pengurangan angka kemiskinan harus dengan langkah-langkah riil yang menyentuh akar permasalahan," kata dia.

Misalnya saja lewat pembenahan program pengentasan kemiskinan yang dinilai masih salah sasaran. "Seperti menyamakan versi data jumlah rumah tak layak huni dari pemerintah provinsi dan kabupaten
kota yang masih beda-beda," ujarnya.

Peluang solusi untuk mengurangi prosentase kemiskinan itu, ujar Huda, juga perlu melibatkan masyarakat dan swasta atau dunia usaha secara terbuka dan terarah. Seperti dalam pelaksanaan program Corporate Social Responbility harus diarahkan berorientasi pengentasan kemiskinan. "Jika perlu diberikan intensif bagi perusahaan yang pro aktif membantu penanganan kemiskinan," ujar Huda.