Luhut Desak Edy Rahmayadi Terapkan Zero Keramba di Danau Toba

Jumat, 12 Juli 2019 06:06 WIB

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mendesak Gubernur Sumatera Utara secepatnya membuat peraturan soal keramba jaring apung agar Danau Toba tak semakin tercemar. Luhut menilai keramba yang hampir separuh menutupi Danau Toba sebagai sumber utama pencemaran di kawasan wisata tersebut.

Baca: Menteri Luhut Janji Usut Penyebab Anjloknya Harga Garam Petani

Salah satu kebijakan yang bisa diambil, menurut Luhut, adalah dengan menerapkan kebijakan zero keramba di Danau Toba. Sebab, saat ini sudah terlalu banyak keramba yang merusak lingkungan. Jika hal ini tak dibenahi, ia khawatir jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut bakal terus menurun.

"Rakyat harus kita urus. Masa kotoran babi masih di buang ke danau. Pak Gubernur tolong nanti, masih ada kotoran rumah tangga di buang ke sana,” ucap Luhut kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat meresmikan layanan taksi online di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang hari ini, Kamis, 11 Juli 2019.

Menteri Luhut pun menyinggung pemerintah daerah yang diam karena diduga sudah terima uang dari perusahaan pemilik keramba. “Jangan karena dikasih duit, maaf ya, sama perusahaan itu, kita diam. Tak waktunya lagi itu. Kita harus bangga jadi orang Indonesia,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Luhut lalu berpesan kepada Gubernur Edy, bahwa masih ada kesempatan emas selama lima tahun ke depan untuk mengajak masyarakat bekerja sama mengembangkan wilayahnya terutama di bidang pariwisata. Terlebih Sumatera Utara punya potensi pariwisata yang sangat baik.

Sebab, menurut Luhut, jika sektor pariwisata di suatu daerah berkembang dengan baik, maka ekonomi masyarakatnya juga akan meningkat. “Konsentrasi buat Sumut lebih bagus lagi. Pak Gubernur, ini golden opportunity untuk Anda. Saya dukung sepenuhnya apa yang Anda kerjakan,” ucapnya.

Pemerintah belakangan ini terus menggenjot kawasan wisata super prioritas, salah satunya adalah Danau Toba. Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan pembangunan infrastruktur di kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) rampung tahun depan.

"Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal, airport, runway, rampung," kata Jokowi dalam siaran tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu, 10 Juli 2019.

Baca: Ada Kendala Lahan, Luhut Ingin Proyek LRT Lanjut di Awal Agustus

Pemerintah, kata Jokowi, sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Labuan Bajo juga merupakan daerah yang diprioritaskan untuk menjadi salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

Simak berita lainnya terkait Luhut di Tempo.co.

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

20 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

22 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya