TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandez memandang Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mesti menyeleksi ketat kandidat-kandidat menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Jilid II agar nantinya tak terjadi perombakan kabinet yang berulang-ulang. Menurut Arya, selama menjabat periode 2014 hingga 2019, Jokowi acap melakukan reshuffle, khususnya menteri di bidang ekonomi.

BACA: Pembangunan Tol Manado - Bitung Ditargetkan Rampung April 2020

“Beberapa kali reshuffle terjadi di bidang ekonomi, itu menunjukkan presiden tak solid memilih timnya,” ujar Arya dalam pesan pendek, Minggu, 7 Juli 2019.

Arya berpendapat, pada pemerintahan periode keduanya hingga 2024 nanti, Jokowi sebaiknya memilih kelompok-kelompok profesional di kementerian bidang ekonomi atau birokrat senior yang berpengalaman. Sebab, menurut dia, ke depan Indonesia akan dihadapkan dengan tantangan perekonomian global.

BACA: Indef Dorong Jokowi Buka Kriteria Menteri Bidang Ekonomi

Selain itu, tantangan ekonomi domestik masih akan terus dihadapi. Bila pun memilih kelompok politikus, Jokowi disarankan benar-benar menimbang mengangkut tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas.

Saat ini, kursi menteri tengah ramai dibidik sejumlah partai. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, misalnya, telah menyorongkan 10 nama politikus sebagai kandidat menteri. Sedangkan Partai Golkar menyumbangkan lima nama kandidat.

Menurut Arya, kendati diduga menyediakan kursi untuk nama-nama anyar, Jokowi diprediksi tetap akan tetap mempertimbangkan sejumlah nama lawas. Misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Sri Mulyadi saya kira akan dipertahankan. Kinerjanya bagus dan salah satu desainer ekonomi Indonesia pasca-reformasi,” tuturnya.

Politikus Golkar Airlangga Hartanto yang kini menjabat Menteri Perindustrian juga diramalkan bakal bertahan. “Airlangga saya kira masih. Daya tawarnya kepada Jokowi kuat sebagai Ketua Umum Golkar,” ucapnya.