Calon Anggota BPK Tinggal 32, DPR Sebut 3 Alasan Pendaftar Gugur

Jumat, 5 Juli 2019 09:04 WIB

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy dan Anggota Pansus RUU Pemilu Johnny G. Plate usai mengikuti proses lobi antar fraksi di ruang rapat panitia kerja paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, 20 Juli 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta – Separuh pendaftar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dinyatakan gugur dalam proses seleksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kemarin, Kamis, 4 Juli 2019. Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate mengatakan, saat ini tersisa 32 calon dari 64 yang mendaftar.

BACA: Soroti Seleksi Anggota BPK, ICW: Ada Peluang Kesepakatan Gelap

Berdasarkan catatan komisi, separuh pendaftar gugur lantaran alasan yang berbeda. “Yang tidak lolos seleksi ini dikategorikan ke tiga kategori,” ujar Plate kala dihubungi Tempo pada Kamis petang, 4 Juli 2019.

Kategori pertama adalah mengundurkan diri. Menurut Plate, dua di antara beberapa orang yang mencabut berkasnya berasal dari kalangan politikus. Mereka ialah politikus Gerindra, Ferry Juliantono, dan politikus PKB, Rusdi Kirana—yang juga pendiri perusahaan maskapai Lion Air.

Sementara kategori kedua ialah pendaftar yang tidak melengkapi berkas hingga hari terakhir batas pendaftaran. Komisi XI menutup pendaftaran pada 1 Juli lalu.

Sedangkan kategori ketiga, peserta tak lolos lantaran tidak memenuhi standar nilai rata-rata peserta. Plate menjelaskan, dari 64 peserta, rata-rata passing grade mereka 77,85. Passing grade dinilai dari makalah yang diajukan oleh para calon.

Adapun pada Kamis, 4 Juli 2019 kemarin, Komisi XI telah menyorongkan 32 nama calon anggota BPK yang lolos seleksi kepada pimpinan dewan. Plate enggan menyebutkan 32 nama itu lantaran merupakan dokumen rahasia. “Saya harus menjaga kewibawaan masing-masing calon,” ucapnya.

Pimpinan dewan selanjutnya akan meneruskan 32 nama ini kepada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD nantinya bakal memberikan rekomendasi kepada panitia seleksi. Setelah DPD menggodok 32 nama, Komisi XI akan menyusun jadwal uji kepatutan atau fit and proper test.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengatakan uji kepatutan akan digelar Agustus hingga September mendatang. “Setelah di DPD kami akan bikin jadwal uji kepatutan,” ucapnya dalam sambungan telepon.

Proses pengangkatan anggota BPK baru untuk periode 2019-2024 mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Pasal 14 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nantinya, pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis dan di dalamnya memuat semua nama lengkap calon.

Adapun pertimbangan ini diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan, terhitung sejak diterimanya surat pertimbangan dari pimpinan DPR. Kemudian, calon anggota BPK yang terpilih akan diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Dewan juga akan melibatkan lembaga terkait, seperti Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Undang-undang ini mengamandemen peraturan sebelumnya yang menyerahkan hak pemilihan anggota auditor keuangan ke presiden. Sebelumnya, pemilihan anggota BPK diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973.

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

50 menit lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

3 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

20 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya