Calon Anggota BPK yang Punya Catatan Negatif Harus Dieliminasi
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 4 Juli 2019 11:18 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Nasional Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Gurnadi, meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengeliminasi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki catatan negatif. Sebab, calon auditor keuangan yang memiliki rekam jejak buruk akan mempengaruhi integritas badan.
Baca: Daftar Calon Anggota Bertabur Para Mantan, BPK Sulit Independen?
"Paling tidak dari sisi integritas, mereka harus tidak punya catatan buruk,” ujar Gurnadi dalam pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2019.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, kewenangan penentuan anggota BPK berada di tangan DPR. Beleid ini mengamandemen peraturan sebelumnya yang menyerahkan hak pemilihan anggota auditor keuangan ke presiden, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973.
Adapun catatan negatif yang digarisbawahi Gurnadi adalah kasus korupsi, kolusi, nepotisme; memiliki utang negara, dan terlibat dalam kasus-kasus politik seperti makar. Gurnadi mengatakan, dalam proses pemilihan anggota BPK, Dewan mesti menampung usulan dan masukan dari masyarakat terkait rekam jejak calon.
Gurnadi lantas mencontohkan taipan Rusdi Kirana, yang merupakan pendiri perusahaan maskapai PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air. Saat ini, Rusdi Kirana masih memiliki utang terhadap korban-korban jatuhnya Lion Air JT 610 yang jasadnya belum ditemukan. Utang tersebut terhitung Rp 1,25 miliar per keluarga korban.
“Saya pikir harus dipertimbangkan kembali, kita memang tidak bisa membaca motif calon, tetapi rekam jejak beliau di sektor bisnis harus menjadi pertimbangan,” ucapnya.
Komisi XI DPR sebelumnya telah melakukan evaluasi administrasi kepada calon anggota BPK. Evaluasi administrasi diperlukan untuk menentukan sosok calon pengganti anggota BPK yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2019 mendatang. Komisi XI DPR telah menerima 64 pendaftar calon pimpinan di lembaga auditor tersebut.
Senada dengan Gurnadi, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Oce Madril mengatakan DPR mesti menimbang calon anggota BPK dari sisi integritas dan tidak memilih pihak yang punya catatan buruk. “Mereka harus punya track record yang jelas. Kalau punya catatan buruk, lebih baik di tidak dipilih,” ucapnya kala dihubungi Tempo.
