Sri Mulyani Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,13 Persen

Selasa, 2 Juli 2019 16:46 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo bersama dengan sejumlah pejabat eselon I saat mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2019 bisa tembus pada angka 5,13 persen.

Baca juga: Sri Mulyani: KTT G20 Desak Reformasi di Tubuh WTO

"Pertumbuhan ekonomi sampai kuartal I 5,07 persen. Pada kuartal II kami perkirakan 5,02-5,13 persen, sedangkan kami buat perkiraan hingga akhir tahun 2019 bisa tumbuh 5,2 persen lebih rendah 0,1 persen dari APBN," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,07 persen pada kuartal I 2019. Menurut laporan BPS, nilai pertumbuhan itu lebih tinggi dari kuartal I 2018 yang sebesar 5,06 persen.

Selain itu, menurut catatan BPS perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2019 mencapai Rp 3.782,4 triliun. Sedangkan, atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.625 triliun.

Dalam rapat itu Sri Mulyani mengungkap bahwa tingkat inflasi pada kuartal I berada pada angka 2,48 persen. Karena itu, dia memperkirakan hingga akhir tahun inflasi masih berada dalam target aman sebesar 3,12 persen atau turun sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, terkait nilai tukar rupiah pada akhir Mei rata-rata mencapai Rp 14.270 per dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan secara keseluruhan, rupiah telah menguat sebesar Rp 14.250 per dolar AS. Angka ini menguat jika dibandingkan dengan asumsi makro milik pemerintah yang mencapai rata-rata Rp 15.000 per dolar AS.

Sedangkan untuk SPN 3 bulan hingga akhir Mei 2019 tercatat sebesar 5,87 persen. Adapun terkait harga minyak mentah (ICP) hingga akhir Mei sebesar US$ 68,07 per barel. Terkait ICP sampai akhir tahun Sri Mulyani memperkirakan rata-rata bakal mencapai harga US$ 64 per barel.

Terakhir, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan mengenai kondisi lifting minyak dan gas (Migas). Dia mengatakan, hingga akhir tahun target lifting minyak diperkirakan tidak tercapai. Sebab, realisasi hingga akhir Mei jumlahnya masih berada di bawah target.

Menurut dia, dari target 775 barel per hari (bph) realisasinya baru mencapai 763 bph sampai Mei. Diperkirakan sampai akhir tahun lifting hanya akan berada pada angka 736 bph. "Untuk gas tahun ini kami lihat lebih rendah dari asumsi 1,25 juta atau hanya 1,02 juta barel setara minyak, kami optimis untuk lifting gas bisa sesuai target," kata Sri Mulyani.

Berita terkait

17 Bandara Internasional Dipangkas, Bagaimana Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah?

4 jam lalu

17 Bandara Internasional Dipangkas, Bagaimana Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah?

Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi mengatakan pemangkasan jumlah bandara internasional tidak bepengaruh signifikan ke ekonomi daerah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

8 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

8 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

9 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya