TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengurai banyak cerita mengenai minimnya keterlibatan perseoran dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal, kata Buwas, sapaan akrabnya, program ini adalah milik pemerintah sehingga sebaiknya sebagian besar ditangani oleh lembaga negara.

Baca: Beras Bulog Menumpuk, Darmin: Bisa untuk Bantuan Pangan Non Tunai

"Jangan berpikir bisnis, kalau berpikir bisnis ya lain lagi. Makanya saya tadi bilang kalau saya enggak dilibatkan BNPT, ya saya malah alhamdulillah. Bener," kata Budi Waseso kepada media dalam acara Halal Bi Halal bersama media di Gedung Bulog Corporate University, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Padahal, di sisi lain, Bulog sebagai perusahaan pelat merah wajib menyerap beras hasil panen dari petani. Walhasil, saat ini beras-beras Bulog menumpuk di gudang yang kapasitasnya hampir penuh. Menurut Bulog, beras yang tersimpan di gudang saat ini mencapai 2,3 juta ton.

Buwas bercerita, penyaluran beras dalam BPNT ini akan berpotensi membuat beras Bulog membusuk. Sebab, beras yang ada di gudang Bulog menjadi tak bisa disalurkan. Kemudian, meski Bulog diberikan porsi, skema penyaluran dalam BPNT juga tak terlalu banyak.

Menurut Buwas, porsi penyaluran beras lewat BPNT sepenuhnya diberikan kepada Bulog. Adapun, sisanya bila Bulog tak mampu memenuhi jumlah yang diberikan adalah yang diberikan kepada swasta. "Kalau sekarang malah lebih banyak diserahkan ke pasar bebas, sisanya diberikan Bulog," kata Buwas.

BACA: Ombudsman Khawatir Bulog Bangkrut, Menteri Darmin: Jangan Pesimistis

Selain itu, Buwas melanjutkan, sisa daerah penyaluran yang diberikan kepada Bulog juga daerah yang sulit terjangkau dalam distribusi. Misalnya, seperti di Wamena dan Papua. "Jadi yang pakai motor atau ojek atau apa bahkan jalan kaki, itu yang mau dikasih sama Bulog," kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

DIAS PRASONGKO