APTRI Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berpihak pada Petani Tebu

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Rahma Tri

Sabtu, 29 Juni 2019 09:04 WIB

Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (14/12). Mereka menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perembesan gula rafinasi di pasar umum yang menyebabkan harga gula jatuh. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bisa memilih menteri yang memahami dan mau membela para petani tebu. Sebab, saat ini industri gula memasuki masa kritis.

Baca: Jokowi Menang Lagi, Dunia Usaha Sambut Positif

"Saya berharap Pak Jokowi nantinya akan mengangkat menteri-menteri yang membela kepentingan rakyat, seperti petani tebu saat ini," kata Ketua Umum Dewan Pembina APTRI Arum Sabil dalam diskusi bertajuk "Prospek Industri Gula Nasional Setelah Revitalisasi" di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2019.

Karena itu, Arum meminta Jokowi untuk tidak mengangkat menteri yang berasal dari kalangan partai politik. Ia menilai, selama menteri yang terkait dengan industri tebu selalu dipegang oleh menteri dari partai politik, maka mereka cenderung menerbitkan kebijakan yang menguntungan kelompoknya.

Menurut Arum, hal itu terlihat dengan munculnya banyak pabrik-pabrik gula baru, namun sayangnya memiliki kualitas rendaman tebu di bawah 5 persen. Akibatnya, kualitas gula yang dihasilkan tidak sesuai harapan.

Advertising
Advertising

Akibatnya, kata Arum, meski baru, pabrik tersebut banyak yang mengalami masalah berkaitan dengan iddle capacity, atau kapasitas kosong yang tidak dimanfaatkan sehingga merugikan karena tak ada pasokan bahan baku. Karena itu, banyak perusahaan-perusahaan ini yang kemudian malah mengajukan impor.

Arum mempertanyakan kemunculan pabrik gula baru tapi tiba-tiba dibarengi dengan alasan idle capacity. Mestinya saat membangun pabrik baru, sudah disiapkan lahannya. "Ini antara kapasitas output dengan izin impor, lebih banyak izin impor dengan alasan idle capacity dan dengan mudah diberikan," kata dia.

Banyaknya pabrik gula milik pemerintah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai Arum juga tak banyak berkontribusi. Dari sisi petani pun, pemerintah tak banyak memberikan fasilitas untuk bisa mengakses pendanaan, pemberian bibit unggul hingga irigasi yang bagus.

Baca: Indef: Rupiah Menguat Bukan karena Jokowi Effect, Tapi...

Lebih lanjut, kata Arum, saat ini industri gula yang menghadapi masalah besar yakni berkurangnya luas lahan tebu. Menurut APTRI, luas tahan tebu terus berkurang hingga 70 ribu hektare menjadi 400 ribu selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Baca berita lain tentang Jokowi di Tempo.co

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

41 menit lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

8 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

10 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

10 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

10 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

11 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

11 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

12 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

13 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya