BI: Putusan MK Soal Pilpres Menang Jokowi Jadi Sentimen Positif

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI Dody Budi Waluyo mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang sudah dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019 bisa memberikan sentimen positif bagi perekonomian.

    Baca juga: Jumlah URL Hoaks Meningkat Dua Kali Lipat Menjelang Putusan MK

    Menurut Dody, keputusan ini telah memberikan kepastian bagi para investor. "Tentu keputusan MK kemarin bisa memberikan sentimen positif bagi ekonomi dan investor, karena telah memberikan kepastian terkait pemimpin negara," kata Dody di Kompleks Masjid Bank Indonesia, Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juni 2019.

    Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengumumkan keputusan terkait gugatan dalam sengketa Pilpres. Dalam putusan yang dikeluarkan disebutkan bahwa MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

    Dengan keputusan itu, maka menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang sebelumnya menyatakan pasangan ini memenangi Pilpres 2019. Dalam pengumuman KPU sebelumnya, disebutkan bahwa pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dengan presentase 55,50 persen atau sebesar 85,6 juta suara.

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut positif putusan MK terkait putusan perkara sengketa tersebut. “Ya, kami gembira kalau ini memang sudah selesai dan kita bisa melanjutkan lagi. Jadi, sekarang kita sudah tahu ke depannya bagaimana,” kata Wakil Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani seperti dikutip dari Antara, Kamis 27 Juni 2019.

    Shinta memaparkan, dengan berlanjutnya pemerintahan Presiden Jokowi, dunia usaha sudah memahami berbagai kebijakan yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum diimplementasikan. Menurut Shinta, Kadin telah menyampaikan masukannya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal, di antaranya soal ketenagakerjaan dan perpajakan.

    Baca juga: Menjelang Sidang Putusan MK, Pengusaha Retail: Business as Usual

    Dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, Shinta menyampaikan bahwa Indonesia, terutama BI, perlu melihat kondisi perekonomian global yang saat ini tengah mengalami penurunan. “Faktor eksternal ini memegang peranan penting. Ada penurunan ekspor, sementara kita masih tergantung dengan impor, memang sulit,” tutur Shinta.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.