Indef: Rupiah Menguat Bukan karena Jokowi Effect, Tapi...

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Jumat, 28 Juni 2019 09:25 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Kansai untuk menghadiri pertemuan G20 di Osaka, Jepang, 28 Juni 2019. G20 Osaka Summit Photo/Handout via Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar Rupiah hari ini, Jumat 28 Juni 2019 diprediksi menguat. Salah satu sentimennya adalah telah dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2019, yang memastikan kemenangan pasangan calon presiden Jokowi - Ma'ruf.

BACA: Menjelang Putusan MK, Rupiah Menguat

"Rupiah bakal bergerak di Rp 14.130-14.190 per dolar AS," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam pesan singkat, Kamis malam, 27 Juni 2019. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar Rupiah Kamis kemarin ditutup pada level Rp 14.180 per dolar AS.

Bhima mengatakan, sebenarnya sebelum dipastikan Jokowi menang, sejak kemarin pasar sudah merespons positif. Hal ini ditunjukkan dengan IHSG yang mencatatkan kenaikan 0,67 persen dan rupiah menguat 0,25 persen saat penutupan. "Tapi ini bukan Jokowi effect melainkan situasi demo yang berjalan kondusif tidak ada kerusuhan," kata Bhima.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, dalam pertimbangan putusannya MA menyatakan gugatan BPN Prabowo bukanlah objek Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP).

Permohonan sengketa proses Pemilihan Presiden 2019 itu diajukan kepada Mahkamah Agung, setelah permohonannya ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Advertising
Advertising

Dengan keluarnya putusan MK yang memastikan Jokowi menang itu, ujar Bhima, pasar tinggal menunggu susunan kabinet baru bulan Oktober mendatang. Sehingga, kondisi politik bisa lebih stabil.

Adapun untuk faktor eskternal, Bhima menuturkan bahwa pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping di forum KTT G20, dan ketegangan AS Iran masih menjadi perhatian utama para pelaku pasar.

Baca juga: Menjelang Sidang Putusan MK, Kadin Minta Pendukung Capres Tenang

Namun, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan masih ada sentimen pelemahan Rupiah pada hari ini. Hal itu disebabkan oleh mata uang kuat Asia, yaitu yen, dolar Hong Kong dan dolar Singapura, yang dibuka melemah pagi ini.

"Itu bisa menjadi sentimen pelemahan Rupiah menuju kisaran antara Rp.14.140 s.d Rp.14.160 per dolar AS," tulis Lana.

Simak berita terbaru tentang Jokowi di Tempo.co

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

55 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya