TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman bakal mengevaluasi peran dan eksistensi Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog yang diduga kurang efektif beberapa waktu ke belakang. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menyatakan kekhawatirannya soal peran Bulog saat ini, khususnya sejak adanya program Bantuan Pangan Non Tunai.

BACA: Darmin Nasution Dukung Bulog Operasi Pasar hingga Desember

"Bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan dalam peran mereka. Ombudsman sudah melihat gejala itu," ujar Alamsyah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Permasalahan yang paling kentara, ujar Alamsyah, adalah menumpuknya stok beras Bulog di gudang dan sulit disalurkan sejak adanya program BPNT. Dulu, beras Bulog disalurkan ke masyarakat dengan adanya program pemberian beras sejahtera atau rastra.

"Dengan program BPNT itu mereka dikasih voucher dan mereka bisa beli langsung dari pasar. Sehingga stok pengadaan bulog, baik impor dan dari domestik itu stay di gudang terlalu lama," kata Alamsyah.

BACA: Bulog Tak Ditunjuk Langsung Pasok Beras BPNT, Apa Alasannya?

Bila tidak kunjung disalurkan, lama kelamaan beras Bulog di gudang bisa busuk. Sementara, perseroan juga kerap mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyerap beras petani dalam rangka stabilisasi harga.

"Kalau terus-terusan stok masuk tapi tidak bisa disalurkan maka dari mana uang masuk? Kan kalau pengadaan uang keluar terus, lama kelamaan bisa bangkrut," ujar Alamsyah.

Oleh karena itu, seiring dengan evaluasi yang dilakukan Ombudsman, Alamsyah meminta pemerintah mengambil kebijakan untuk menangani persoalan itu. Pasalnya, kalau perkara itu ditunda-tunda penyelesaiannya, ujung-ujungnya stabilisasi harga pangan di dalam negeri juga bisa terancam.

Saat ini, Perum Bulog masih mengandalkan operasi pasar untuk mengurangi stok berasnya yang saat ini sudah hampir mencapai kapasitas maksimum gudangnya. Operasi pasar itu bakal mulai dilakukan lagi pekan depan setelah mereka setop beroperasi 31 Mei lalu.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh berujar penjajakan dan persiapan sudah dilakukan. Salah satu titiknya adalah di Pasar Induk Beras Cipinang. Setidaknya, perseroan menargetkan akan menggelontorkan beras sebanyak 5.000 ton per hari, dengan batas penyaluran beras harian sebanyak 15 ribu ton per hari.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendukung perpanjangan operasi pasar hingga Desember 2019. Dia mengatakan langkah itu dilakuka untuk mencegah kerusakan beras bulog.

ANDI IBNU | DIAS PRASONGKO