TEMPO Interaktif, Jakarta:Pihak Dana Moneter Internasional (IMF) telah merekayasa surat berisi draft panduan letter of intent kelima yang berisi penjualan besar-besaran asset divestasi perbankan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie kepada wartawan usai rapat kerja dengan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/6). Menurut Kwiek, semula IMF telah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti berisi draft panduan LoI kelima tersebut. Akan tetapi, surat yang dikirimkan 20 Mei dan ditandatangani Deputi IMF untuk kawasan Asia Pasifik Daniel Citrin tersebut dimusnahkan dan direkayasa seolah-olah surat itu dibuat Menko Perekonomian kepada IMF. Kwik mengaku mendapatkan bocoran surat rekayasa itu dari Rizal Ramli, mantan MenKo Perekonomian. "Saya nggak tahu Pak Rizal nyolong dari mana, dia nakal saja mengirim surat itu lewat fax," tutur Kwik. Kwik menjelaskan surat IMF sebenarnya merupakan surat rutin. Jika LoI sudah habis setiap tahunnya, IMF mengirimkan draft LoI selanjutnya kepada Menko Perekonomian. "Itu surat dari Citrin ke Menko, supaya seolah-olah surat Menko kepada IMF," kata Kwik. Dari bocoran draft hasil review LoI kelima Kwik melihat begitu banyak program divestasi yang ditentukan oleh IMF. Menurut Kwik, surat itu bukan LoI tetapi letter of fail yang merupakan panduan untuk menjual secara besar-besaran divestasi perbankan Indonesia. Menurut Kwk, bocoran surat itu merupakan LoI paling akhir. Dalam surat tersebut tertulis bahwa review LoI lalu memiliki beberapa item yang tidak bisa dipenuhi sehingga pemerintah Indonesia meminta agar diampuni IMF. Ketika ditanyakan apakah dalam surat itu tertuang sanksi-sanksinya bila divestasi mundur, Kwik mengatakan kemungkinan IMF mengancam tidak perlu hingga November 2002 sebagai batas akhir program dalam LoI kelima. Justru dengan adanya ancaman IMF keluar dari Indonesia Kwik melihatnya akan lebih baik lagi. Tapi dikatakannya IMF selama ini lebih suka mengalah dengan menteri perekonomian Indonesia. Kwik menyangkal bahwa rekomendasi perkembangan makro ekonomi Indonesia kepada lembaga donor dilakukan IMF. Menurutnya masih banyak orang Indonesia yang lebih pandai dan bisa merekomendasikan perkembangan makro ekonomi Indonesia kepada lembaga donor seperti CGI (Consultative Group on Indonesia) dan Paris Club. Bahkan untuk CGI, dia mengakui bahwa dirinya sendiri yang merekomendasikan perkembangan makro ekonomi Indonesia kepada CGI, ketika masih menjadi Menko Perekonomian. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)