Ada Gejolak Politik, Darmin: Gak Nyambung dengan Logika Ekonomi

Kamis, 23 Mei 2019 14:12 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun ini. Kendati, tengah ada gejolak politik di dalam negeri pasca Pemilihan Umum 2019.

Baca: Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Darmin Bicara OSS

"Ya tidak apa-apa, itu gejolak sementara saja, sebentar lagi juga senang" ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.

Darmin mengatakan gonjang-ganjing di dalam negeri itu adalah urusan politik saja. "Enggak nyambung dengan logika ekonomi," ujar dia. Namun, Darmin mengatakan bila kondisi ini tidak segera reda maka akan merugikan Indonesia. Ia juga mendorong pihak yang belum puas untuk menempuh jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga semuanya bisa selesai.

Sejak Selasa, 21 Mei 2019, massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggelar aksi menolak hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden inkumben Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Demonstrasi itu berujung kericuhan di sejumlah titik di Jakarta. Bahkan ada nyawa melayang akibat kerusuhan itu.

Aksi tersebut direspon berbagai pihak, mulai dari perkantoran hingga perbankan, dengan memberi peringatan kepada karyawannya, menutup cepat layanan, hingga memberi libur para karyawannya. "Kalau reaksi sementara itu ada macam macam, tapi tidak usah terlalu dirisaukan. Itu nanti juga dia berangsur akan normal kembali."

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan kondisi ekonomi makro Indonesia tidak terpengaruh aksi unjuk rasa 22 Mei 2019. Ia menyebut aksi tersebut tidak sama dengan peristiwa kerusuhan 1998 lalu.

"Beda sekali (dengan 1998), itu kan lebih merespons hasil pelaksanaan demokrasi kita kemarin dan ada yang tidak puas lalu mempertanyakan hasil. ada mekanismenya," ujar Susiwijono.

Susiwijono mengatakan ketidakpuasan itu wajar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hanya saja, pada pemilu kali ini, selama sehari kemarin memang ada kejadian. "Harapannya tidak terlalu terpengaruh dan mestinya tidak terlalu terpengaruh."

Berikutnya, Susiwijono mengatakan yang mesti tetap dipantau adalah respon dari investor. Sebabnya, akhir-akhir ini beberapa perkembangan di global seperti kebijakan dagang Amerika Serikat yang berdampak kepada suhu perekonomian dunia.

Baca: Darmin Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Lebih Tinggi

"Justru yang kita lihat adalah di market gimana, IHSG gimana. Kalau dari policy ekonomi tidak terlihat terlalu terpengaruh dan kebijakan ekonomi juga akan kami laksanakan," ujar Susiwijono.

Simak berita lainnya terkait Darmin di Tempo.co.

Berita terkait

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

4 jam lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

4 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

18 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

20 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

23 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

1 hari lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

1 hari lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya