TEMPO.CO, Jakarta - Seruan boikot pajak oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca: Kubu Prabowo Serukan Boikot Pajak, Sri Mulyani Tak Gentar

Moeldoko mengatakan, semestinya masyarakat Indonesia diajak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. "Bukan diarahkan untuk memboikot pajak," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Bahkan, menurut Moeldoko, seruan boikot pajak tersebut tak sejalan dengan pemikiran calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang merupakan sosok patriotik dan kesatria. "Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya."

Moeldoko menilai ajakan tersebut hanya merupakan bentuk pendidikan politik yang salah. "Kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti. Jangan menyerukan begitu. Itu pendidikan politik yang enggak bener," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. “Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

Jika sebuah pemerintahan yang terbentuk oleh sebuah hasil pemilu yang tidak legitimate dan mayoritas rakyat tidak mengakui hasil pemilu yang curang, tidak bersih dan adil maka masyarakat punya hak untuk tidak tunduk pada UU dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan tersebut. Hal itu bisa ditunjukkan dengan melakukan boikot pajak.

Baca: Arief Poyuono Ajak Boikot Pajak, Sandiaga Uno: Negara Lagi Sulit

“Punya hak untuk tidak menjalankan kewajiban untuk bayar pajak,” ucap Arief Poyuono. “Dulu saja untuk menolak UU Tax Amnesty saya serukan para pekerja jangan bayar pajak.”

Simak berita lainnya terkait boikot pajak di Tempo.co.