Ketua Baznas Usul ke Jokowi: Wajibkan ASN Bayar Zakat

Kamis, 16 Mei 2019 15:08 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, membayar zakat mal lewat Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mewajibkan pembayaran zakat bagi aparatur sipil negara. Hal itu bertujuan untuk mendongkrak pengumpulan zakat nasional.

BACA: Bappenas: Ibu Kota Baru Akan Dibagi Menjadi Empat Zona

"Zakat dijadikan bersifat wajib bagi muslimin dan muslimat yang memenuhi persyaratan syariah untuk menjadi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Menurut Bambang, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin telah menuliskan surat kepada Jokowi tentang permohonan inisiatif penyusunan peraturan presiden tentang zakat aparatur negara.

BACA: Usai Diresmikan Jokowi, Tol Pandaan - Malang Dilalui 27.000 Mobil

Advertising
Advertising

Bambang mengatakan, dengan mewajibkan pembayaran zakat bagi ASN, maka zakat tidak lagi bersifat opsional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pembayaran zakat yang bersifat wajib, maka UU Zakat lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

Lebih lanjut, Bambang menilai dengan mewajibkan ASN membayar zakat akan memudahkan Baznas mengelola zakat seperti pajak. "Memang pada zaman Nabi SAW dan para khulafa’ al-rasyidin, zakat dikelola negara seperti halnya pajak," katanya.

Kebijakan lainnya untuk mendongkrak pengumpulan zakat adalah dengan mengubah ketentuan seperti yang diberlakukan Malaysia, yaitu zakat yang dibayarkan melalui Baznas atau lembaga amil zakat resmi lainnya bisa untuk mengurangi kewajiban pajak penghasilan. Selama ini, kata Bambang, ketentuan yang berlaku adalah zakat yang dibayarkan pada Baznas atau LAZ mengurangi penghasilan kena pajak.

Jika kedua kebijakan diambil, Bambang meyakini angka penghimpunan zakat nasional akan melonjak signifikan. Pasalnya, potensi pengumpulan zakat nasional adalah sebesar Rp 232,9 triliun atau 1,57 persen dari PDB. Sedangkan pengumpulan ZIS (zakat, infaq, sadaqah) yang baru masuk ke Baznas pada 2018 baru mencapai Rp 8,1 triliun. Adapun jumlah pengumpulan ZIS di Indonesia selama 5 tahun terakhir telah tumbuh rata-rata 26,64 persen.

Dua kebijakan tersebut, kata Bambang, juga bisa meningkatkan grafik puncak penghimpunan zakat menjadi 3 kali, yaitu pada bulan Ramadan, Desember, dan Maret ketika wajib pajak menyelesaikan SPT. Selama ini, sekitar 35-40 persen penghimpunan zakat hanya terjadi di bulan Ramadan.

Instrumen hukum yang diperlukan untuk mendongkrak pengumpulan zakat, Bambang mengusulkan adanya revisi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan revisi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

1 menit lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

8 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

10 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

10 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

12 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

13 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

14 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

14 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

14 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

15 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya