TEMPO.CO, Jakarta - Ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Arief Poyuono kepada para pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk memboikot bayar pajak sebagai bentuk nyata warga tak mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan Presiden 2019 menuai kecaman dari netizen.

Baca: Kubu Prabowo Ajak Boikot Hasil Pilpres dengan Tolak Bayar Pajak

Pernyataan Arief tersebut viral dibicarakan di sejumlah media sosial. "Boikot pajak? Itu yakin? Anggota dewan kan digajinya pakai uang pajak lho. Dari pada pembangunan dan gaji asn ga dibayar, gaji anggota dewan aja yg dihilangkan duluan gimana?" seperti dicuitkan oleh @Acepabdullah, Rabu, 15 Mei 2019.

Ada juga Andi Nur Azis menolak ajakan boikot pajak tersebut. "Apaan sih pak. Udah dibuktiin aja nanti kalo emang bener hasilnya 02 yg menang. Gak usah boikot bayar pajak. Yg gak bayar nanti kena denda anda mau nanggung?"

Tak sedikit yang menyayangkan ajakan boikot pajak tersebut karena khawatir hanya akan berdampak buruk terhadap negara. "Wah! Jangan campaign boikot pajak dong.. Bisa ancur-ancuran negeri ini.." cuit @Gerak_Langkah.

Ajakan boikot pajak juga dinilai hanya akan berbalik menyerang kubu Prabowo. "Lha ayo kuat kuatan boikot. Tolak pelantikan anggota dewan terpilih dari partai partai kubu 02. Klpun dilantik juga, jangan digaji mereka.. krn uang untuk gaji mereka yg bersumber dari pajak sdh diboikot atas anjuran mereka sendiri," seperti dikutip dari cuitan @Wib_1800ly.

‏Sementara @judantoro menilai ajakan boikot pajak sebagai bentuk pembodohan publik. "Konspirasi pembodohan, boikot pajak emangnya gak ada resiko denda yg malah memberatkan ? Legitimasinya apa uu dilanggar, malah njerumuskan rakyat dlm kesulitan."

Sebelumnya, Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat yang tak mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan Presiden 2019 menunjukkannya dengan menolak membayar pajak.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. “Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.”

Hal ini disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya,

Jika sebuah pemerintahan yang terbentuk oleh sebuah hasil pemilu yang tidak legitimate dan mayoritas rakyar tidak mengakui hasil pemilu yang curang, tidak bersih dan adil maka masyarakat punya hak untuk tidak tunduk pada UU dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan tersebut. “Punya hak untuk tidak menjalankan kewajiban untuk bayar pajak,” ucap Arief. “Dulu saja untuk menolak UU Tax Amnesty saya serukan para pekerja jangan bayar pajak.”

Dengan menolak membayar pajak, kata Arief, artinya masyarakat tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019. “Anggota DPR RI Gerindra dan partai politik koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.”

Arief yakin, dengan begitu, pasti dunia internasional juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan,” katanya.

Adapun Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Arief Poyuono sebagai hal yang konyol sekaligus berbahaya. Sebab, ajakan tidak mengakui pemerintahan yang sah hasil pemilu yang demokratis dan sah, memiliki konsekuensi dan risiko pelanggaran pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara.

Sebagian pelanggaran tersebut, menurut Prastowo, bahkan memiliki konsekuensi hukum, termasuk pidana. “Tidak membayar pajak padahal kita wajib membayarnya adalah pelanggaran Undang-undang Perpajakan. Perlu diingat bahwa pelanggaran ini melekat secara individual bagi tiap wajib pajak,” ucapnya.

Baca: Luhut Ungkap Isi Pembicaraan dengan Prabowo: Kami Kan Berteman

Prastowo menilai boikot pajak dari para pendukung Prabowo tidak saja buruk secara moral tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya. Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi, dan lain-lain. “Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak adalah ajakan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia.”