TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga: Jokowi Tinjau Alternatif Ibu Kota Baru di Gunung Mas Kalteng

"Iya, yang pasti begini, masalah ibu kota baru ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya, akan kami lakukan penyesuaian untuk masuk Rencana Kerja Pemerintah tahun bersangkutan," kata Bambang kepada media dalam acara Musrenbangnas di Hotel Shangri La, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

Bambang menjelaskan masalah pemindahan ibu kota merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat juga berkeinginan untuk menjadi Jakarta sebagai ibu kota bisnis keuangan dan ekonomi skala regional di Asia Tenggara bahkan internasional.

Selain itu, kata Bambang, rencana untuk memindahkan ibu kota juga merupakan rencana pemerintah untuk memberikan kesempatan wilayah selain Pulau Jawa untuk lebih berkembang. "Sehingga tidak meratanya pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa bisa dikurangi," kata Bambang.

Bambang juga membantah bahwa pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan persoalan dari Jakarta ke kota baru. Dia mengatakan pemerintah telah belajar banyak dari keberhasilan dan kegagalan pemindahan ibu kota di negara lain.

"Kan sudah belajar dari keberhasilan dan kegagalan ibu kota yang cukup banyak. Belajar kegagalan itu mencari upaya terbaik. Proses pemindahan ini memberikan manfaat," kata Bambang.

Baca: Tinjau Langsung Calon Ibu Kota Baru, Jokowi: Biar Ada Feeling

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeliling Kalimantan untuk mencari lokasi ideal pemindahan ibu kota. Saat berkunjung di Kalimantan Tengah, Jokowi mengaku mendapat feeling di provinsi inilah kelak ibu kota negara akan dipindah.